• Sinergi Perusahaan Perkebunan dengan Pemerintah Daerah

    Oleh: M.Hamdi – LPP Kampus Yogyakarta

    Menjalankan usaha di era otonomi daerah, terlebih usaha di bidang industri perkebunan memang memiliki tantangan yang tinggi. Karena dalam era ini setiap daerah diberi kebebasan untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan peluang yang ada, di sisi lain karakterisitik perusahan perkebunan adalah mengelola areal lahan yang luas dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Kedua pihak yang berkepentingan terhadap usaha perusahaan perkebunan (stake holders) tersebut tentu saja memiliki berbagai kehendak dan pendapat yang berbeda dalam memandang aktivitas usaha perkebunan. Untuk itu dibutuhkan kejelian dan kecerdasan dalam mengelola kepentingan yang berbeda tersebut sehingga dapat digunakan untuk mendukung keberlangsungan usaha untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

    Otonomi daerah saat ini menjadikan daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengelola daerahnya sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah. Oleh sebab itu seringkali ditemui peraturan daerah atau pola komunikasi dengan dunia usaha di kabupaten yang notabene masih dalam satu provinsi bisa berbeda-beda. Bahkan jika dilihat lebih dalam lagi variasinya akan lebih banyak jika dikaitkan dengan periode pergantian pimpinan daerah. Karena biasanya pemerintah daerah akan menetapkan peraturan yang sesuai dengan kondisi politik ekonomi dan sosial daerah. Kemudian kondisi tersebut biasanya akan berubah ketika terjadi pergantian pimpinan daerah. Misalnya saja kepala pemerintah daerah sebelumnya memiliki kebijakan agar para pelaku usaha bisa mengolah bahan baku setengah jadi dari luar daerah tersebut agar rodaperekonomian bisa lebih besar berputar, tetapi ketika terjadi pergantian kepemimpinan tidak ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan dipertahankan. Pemerintah daerah akan mempertahankan kebijakan tersebut jika situasi politik, ekonomi dan sosial masih mendukung, jika salah satu komponen berubah maka hampir bisa dipastikan kebijakannya juga akan berubah. Kondisi tersebut merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh para pengusaha perkebunan. Tidak ada cara lain kecuali menghadapinya dengan cerdas sehingga bisa menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka pendek dan jangka panjang.

    Prediksi di atas bisa mendapat momentum untuk dibuktikan. Tetapi selain menunggu bukti, yang lebih penting lagi adalah mencermati perubahan politik ataupun sosial yang akan terjadi sehingga para pelaku usaha perkebunan sehingga bisa mendapat kemanfaatan yang besar dengan selesainya penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan yang akan melahirkan pemimpin yang baru nanti. Salah satu isu yang seringkali muncul terkait dengan hubungan komunikasi antara pelaku usaha perkebunan, pemerintah daerah, dan masyarakat adalah seringnya muncul berita mengenai ketidakharmonisan hubungan antara ketiganya. Misalnya saja kasus konflik antara warga masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang kemudian berujung pada pemblokiran akses jalan menuju lokasi perkebunan, atau masalah perusahaan perkebunan dengan pemerintah daerah sehingga terjadi pencabutan izin operasional usaha karena dianggap melanggar peraturan atau kebijakan yang ada. Hal tersebut seringkali terjadi karena kecemburuan sosial akibat kesenjangan ekonomi antara masyarakat dengan perusahaan. Di sisi lain pemerintah melihat bahwa perusahaan perkebunan yang menjalankan usahanya di daerahnya tidak memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerahnya. Walaupun perusahaan rata-rata telah menjalankan berbagai kegiatan kepedulian sosial (Corporate Social Responsibility) tetapi menurut beberapa kepala daerah program mereka seringkali tidak sinkron dengan program pemerintah. Di sisi lain pengusaha merasa bahwa pemerintah daerah seringkali kurang memberikan dukungan bagi kelancaran operasi usahanya walaupun perusahaan telah memenuhi segala kententuan yang berlaku sehingga perusahaan kemudian merumuskan sendiri program untuk mengelola stakeholders eksternal mereka sendiri dengan tujuan agar perusahaan bisa tetap aman dalam beropreasi. Kondisi ini kemudian akan menjadikan munculnya ketidaknyamanan keduabelah pihak dalam menjalankan fungsinya.

    Sebetulnya hubungan antara pengusaha dan pemerintah daerah sifatnya adalah kemitraan dimana hubungan tersebut dijalin dengan mengedepankan prinsip: Pertama, kesetaraan atau keseimbangan (equity): saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Kedua, Transparansi: menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Ketiga, saling menguntungkan, bagi pihak yang terlibat (Wibisono 2007). Kesetaraan maksudnya adalah hubungan yang terjalin haruslah memandang bahwa satu dengan yang lain ada pada posisi sama tinggi dan sama rendah, tidak memandang salah satunya lebih tinggi atau lebih rendah. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk direnungkan kembali oleh semua pihak sebagai prasyarat membangun hubungan yang harmonis dalam jangka panjang. Jika prinsip ini diinsyafi secara benar maka hubungan komunikasi yang terjalin tidak lagi bersifat superior ataupun inferior dimana yangsatu lebih tinggi dari yang lain dan begitu pula sebaliknya.

    Prinsip yang kedua adalah transparansi, kata kunci dari transparansi adalah kejujuran, maksudnya adalah bagaimana semua pihak mau enyampaikan apa yang dilakukan dengan apa adanya tanpa ada yang ditutuptutupi sehingga setiap aktivitas yang dilakukan bisa diketahui bersama terkait dengan tujuan, manfaat, dan anggaran yang digunakan dapat dengan mudah diketahui oleh mitra. Pemerintah dalam hal ini perlu secara transparan menyampaikan kepada pelaku usaha terkait dengan visi, misi, program kerja danprioritas program untuk pembangunan daerahnya. Pelaku usaha juga perlu menyampaikan visinya mengenai CSR dan program-program unggulannya. Mekanisme untuk penyampaian bisa bermacammacam. Perusahaan bisa berkunjung ke pemerintah daerah untuk beraudiensi dengan pemerintah atau bisa juga dilakukan dalam forum CSR yang mengundang pemerintah daerah. Selanjutnya hasil dari pertemuan tersebut dapat dituangkan dalam kesepakatan bersama atau bisa lebih jauh lagi sampai pada implementasi bersama.

    Prinsip yang ketiga adalah adanya saling menguntungkan. Hubungan yang terjalin antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menjalankan program CSR perlu dipastikan bahwa masing-masing pihak akan mendapatkan kemanfaatan dan keuntungan yang sifatnya non material. Pemerintah diuntungkan karena program-program prioritas mereka bisa dilaksanakan dengan baik dengan bantuan pengusaha, sedangkan pelaku usaha diuntungkan dengan semakin kondusifnya iklim dalam berusaha dan reputasi perusahaan yang semakin baik di mata masyarakat. Agar program yang dikembangkan perusahaan perkebunan bisa sesuai dengan program prioritas pemerintah maka perusahaan dan pemerintah perlu duduk bersama untuk memahami program masingmasing. Oleh sebab itu perusahaan perkebunan perlu menghidupkan kembali forum-forum CSR yang didalamnya dibahas program bersama untuk peningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar kebun sekaligus juga melibatkan pemerintah agar bisa diketahui harapan dan program-program prioritasnya dalam pembangunan daerah.

    Pada umumnya program prioritas pemerintah daerah adalah bagaimana agar kemiskinan bisa semakin menurun, kemudian pengangguran juga bisa ditekan seminimal mungkin, serta indeks pembangunanmanusia (IPM) bisa meningkat dari tahun ke tahun.Indeks kemiskinan bisa diukur dengan beberapa parameter, tetapi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi (melalui BPS) adalah dengan Indeks Kemiskinan manusia, yaitu seberapa besar penduduk yang kurang beruntung, tertinggal (deprived people), karena tidak mempunyai akses untuk mencapai standar kehidupan yang layak. Indeks tersebut dihitung menggunakan prosentase penduduk yang tidak mencapai usia 40 tahun (maksudnya meninggal pada usia di bawah 40 tahun), prosentase penduduk buta huruf, prosentase balita dengan status gizi kurang, prosentase penduduk tidak punya akses pada pelayanan kesehatan dasar, sanitasi air bersih. Semakin besar penduduk suatu wilayah pada situasi ini dipresentasikan oleh IKM yang semakin tinggi. Sedangkan tingkat pengangguran indikatornya adalah jumlah angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam pasar tenaga kerja formal. Pasar tenaga formal adalah pasar tenaga kerja yang tercatat dalam sistem administrasi pemerintah. Semakin rendah tingkat pengangguran berarti semakin banyak angkatan kerja yang terserap di pasar tenaga kerja dan sebaliknya. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) parameternya adalah dalam tiga dimensi pembangunan manusia yang paling esensial, lama hidup, tingkat pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Indeks tersebut dihitung dengan angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita. Itulah beberapa indikator pembangunan daerah yang datanya bisa diakses oleh perusahaan sehingga bisa digunakan sebagai bahan dalam menyusun program CSR selain diagnosis perusahaan terhadap permasalahan-permasalah sosial yang muncul di sekitar kebun. Jadi program CSR yang dikembangkan perusahaan diharapkan dapat bersinergi dengan program prioritas pemerintah dan dalam pelaksanaannya jangan lupa melibatkan masyarakat. Kenapa melibatkan masyarakat? Karena masyarakatlah yang paling paham terhadap dan konteks dari permasalahan tersebut. Selain itu dengan melibatkan masyarakat maka ikatan batin antara perusahan dan masyarakat akan semakin dalam dan kuat.

    Akhirnya usaha-usaha untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program CSR yang sinergis dengan program prioritas pemerintah serta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya akan memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengurangi potensi konflik dan biaya informasi yang selama ini sering terjadi, dan akhirnya akan menjadikan operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena pada kenyataanya adanya potensi konflik dan asimetri informasi antara pemerintah perusahan dan masyarakat juga akan menimbulkan biaya yang jika diakumulasikan jumlahnya akan tidak sedikit dan tidak bisa diprediksi seberapa besar jumlahnya jika benarbenar menjadi sebuah masalah. Pengembangan program CSR yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sedikit banyak akan mengurangi biaya tersebut atau paling tidak bisa memprediksi kebutuhan dana untuk mengakomodasi kepentingan stakeholders eksternal ini.

    — Sumber: Majalan LPPCom Vol.17 – No. 2 November 2015 —

     

Leave a reply

Cancel reply