• Geliat Pendidikan Tinggi Membangun Daya Saing Lulusan

    Oleh: Galuh Banowati, Politeknik LPP.

    Pendidikan memberikan ruang yang besar bagi setiap anak bangsa menggali potensi dirinya untuk membangun dan meningkatkan kemampuan dirinya melalui pengetahuan dan keterampilan teknis seperti asumsi yang diberikan dalam Teori Human Capital.

    Dalam tulisannya M. Moedjiman mengurutkan kerja sama global menjadi 4 fora yaitu: C-AFTA (2010), I-AFTA (2011), AEC (2015), dan WTO(202). Dampak AEC (Asean Economic Community)atau MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 2015 adalah: free flow of goods, free flow of services, free flow of invesment, free flow of capital, free flow of professionals and skilled labours.

    Bagaimana lingkup pendidikan menyikapi serba bebas ini, khususnya menghadapi free flow of professionals and skilled labours. Mau tidak mau kita harus bergegas, mencari solusi strategis, dan mengimplementasikan secara konsekuen. Apabila Asean Qualification Framework diberlakukan apakah salah satu produk perguruan tinggi Indonesia yaitu sumber daya manusia dapat disejajarkan dengan produk sumber daya manusia dari negara jiran? Sementara kondisi SDM di Indonesia saat ini kurang lebih sebagai berikut:

    3_Manajemen_LPPcom_Vol17--004

    Sumber : Materi Sosialsasi KKNI (2015)

    Leveling kapasitas sumber daya manusia mau tidak mau akan didasarkan pada pengakuan tingkat pendidikan. Paradigma baru pendidikan Indonesia di tataran global telah menelurkan konsep KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang diatur dalam Permendikbud Nomor 73 tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.

    KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Penjenjangan kualifikasi dimaksudkan untuk memfasilitasi pendidikan seseorang yang mempunyai pengalaman kerja atau memiliki capaian pembelajaran dari
    pendidikan nonformal dan informal untuk menempuh pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan atau mendapatkan pengakuan kualifikasi lulusan jenis pendidikan tertentu dari pendidikan tinggi.

    Pendidikan nonformal yang dimaksud di atas meliputi kursus atau pelatihan yang dilakukan secara terstruktur oleh lembaga kursus atau lembaga pelatihan, sedangan pendidikan informal meliputi pendidikan yang dilakukan secara mandiri, oleh keluarga, atau lingkungan.

    Penyetaraan capaian pembelajaran pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan atau pengalaman kerja pada pendidikan tinggi diberlakukan mulai dari jenjang kualifikasi 3 (tiga) sebagai jenjang paling rendah sampai dengan jenjang kualifikasi tertinggi NOVEMBER 2015 yaitu jenjang 9 (sembilan). Berikut penyetaraan berdasarkan KKNI:

    [IMG-2]

    Capaian pembelajaran sendiri merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. Adapun pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, maupun pengalaman kerja ke dalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau).

    Pendidikan Tinggi yang dapat melaksanakan RPL salah satu syaratnya adalah harus dapat membuktikan bahwa capaian pembelajarannya sesuai kualifikasi pada jenjang KKNI bidang pendidikan tinggi tertentu berdasarkan uji kompetensi kerja dan evaluasi kinerja lulusan. KKNI sebagai perangkat untuk menterjemahkan kompetensi seseorang untuk mendapatkan penyetaraan gambarannya adalah sebagai berikut:

    Mekanisme berikutnya yang ditawarkan Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan daya saing lulusanlulusan pendidikan tinggi adalah dengan memberikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Supplement. Seperti yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 dan Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, bahwa SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

    Kualifikasi lulusan yang diuraikan dalam SKPI diungkapkan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam format standar yang mudah dipahami masyarakat umum. Perlu dipahami bahwa SKPI bukanlah pengganti ijazah maupun transkrip akademik, dan bukan pula media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.

    Dengan demikian pendidikan tinggi membantu agar industri dan masyarakat umum mendapat informasi lengkap secara deskriptif tentang capaian pembelajaran lulusan, bukan hanya dari deretan nilai yang diraih. Bisa saja terjadi, lulusan dengan IPK yang sama tetapi ketika dideskripsikan capaian pembelajarannya menjadi berbeda.

    Manfaat SKPI bagi lulusan adalah sebagai dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja,penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral yang mudah dimengerti oleh pihak pengguna (industri) di dalam maupun di luar negeri, dibandingkan hanya membaca dari transkrip saja. Selain itu SKPI juga mengungkapkan secara obyektif prestasi dan kompetensi bagi pemegangnya, dan yang lebih luas lagi meningkatkan kelayakan kerja (employabilitas)terlepas dari batasan baku jenis dan jenjang program studi.

    [IMG-3]

    Peluang ini menguntungkan bagi dua pihak, pihak pertama: seseorang yang ingin mendapatkan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki dan akan digunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dan pihak kedua: penyelenggara pendidikan tinggi untuk mendapatkan calon peserta didiknya. Semoga ini merupakan solusi bidang pendidikan mengatasi kesenjangan kondisi SDM di Indonesia menghadapi MEA 2015.

    Untuk menjamin akuntabilitas SKPI, seluruh pernyataan yang dituangkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pendidikan tinggi yang enerbitkan. Oleh karena itu identitas penyelenggara program pendidikan harus secara jelas dicantumkan. Deskripsi yang dapat ditambahkan dapat terkait prestasi lulusan selama menempuh studi, misalnya perolehan penghargaan atau keikutsertaan dan atau perolehan sertfikat dari organisasi yang kredibel.

    Berikutnya adalah bagaimana pendidikan tinggi merespon persoalan ketenagakerjaan yang muncul, yaitu pekerja yang tidak memiliki pendidikan yang memadai dan tidak memiliki kompetensi. Ini persoalan yang sangat pelik, sebab rendahnya kompetensi dan kualitas pendidikan tenaga kerja akan membatasipeluang pekerja tersebut dalam mendapatkanpekerjaan yang baik dan berpenghasilan baik.

    Pendidikan tinggi sebenarnya sudah diberi wewenang oleh Dikti untuk menjadi agent of development, yaitu pertama melalui pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan nonformal, pendidikan informal, maupun pengalaman kerja ke dalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme RPL. Kedua melalui pengakuan kompetensi lulusan dengan memberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi yang mempunyai legalitas pendirian LSP dari BNSP.

    Terkait program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui jalur pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja dapat menjalin sinergi dengan perguruan tinggi. Khususnya perguruan tinggi yang memiliki konsep pendidikan link and match, yakni konsep keterkaitan dan kesepadanan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dengan demikian, seyogyanya perguruan tinggi memiliki kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja. Sehingga, konsep ini diyakini bisa menekan jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi.

    Perguruan tinggi yang memiliki konsep pendidikan link and match ini populer dengan sebutan pendidikan program vokasi. Program pendidikan ini berorientasi pada kurikulum untuk peningkatan keahlian, keterampilan,
    kemampuan, dan tingkah laku yang diperlukan dalam dunia kerja. Menilik karakteristik pendidikan vokasi yang berorientasi pada keahlian dan penguasaan praktek para lulusannya ini, bisa dikatakan bahwa pendidikan vokasi bisa menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran. Sebab program ini bertujuan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

    Politeknik LPP sebagai lembaga pendidikan formal program vokasi, mendapatkan kesempatan emas dari Dikti untuk melaksanakan RPL dan menerbitkan pengakuan (sertifikasi) bagi lulusannya sesuai kompetensi yang dimilikinya. Ini adalah sebuah upaya bagaimana salah satu pelaksana pendidikan formal untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai posisi tawar yang tinggi terhadap kompetitornya dalam memasuki dunia kerja.

    Pendidikan memberikan ruang yang besar bagi setiap anak bangsa menggali potensi dirinya untuk membangun dan meningkatkan kemampuan dirinya melalui pengetahuan dan keterampilan teknis seperti asumsi yang diberikan dalam teori human capital. Harapan yang bertumpu pada pendidikan agar mampu mempersiapkan generasi bangsa yang memiliki kemampuan unggul, berdaya guna dan berdaya saing merupakan sesuatu yang tidak mudah seperti membalikkan tangan dalam implementasinya.

    — Sumber: Majalan LPPCom Vol.17 – No. 2 November 2015 —

3Comments
  • Posted by Januar on 02/06/2016 at 14:03

    Semakin marak kesadaran akan pendidikan tinggi membangun semangat bagi para pelajar dan orang tua untuk turut berpartisipasi dalam membangun SDM di Indonesia. Dengan adalanya lulusan yang berkualitas, diharapkan Indonesia akan semakin maju dan berkembang.

    Reply
  • Posted by Jual Furniture Kantor on 26/09/2016 at 16:03

    Artikelnya bagus.. semoga lembaga pendidikan tinggi tidak hanya melahirkan lulusan-lulusan berkualitas dalam hal akademis saja, tetapi juga lulusan yang berakhlak mulia, Amin.

    Reply
  • Posted by rahman on 24/03/2017 at 08:05

    mungkin juga perlu adanya reformasi di bidang pendidikan Indonesia. Perguruan tinggi juga sebaiknya mengajarkan softskill dan hardskill yang dibutuhkan oleh dunia kerja, tidak fokus hanya pada materi kuliah yg mayoritas serba teoritis

    Reply

Leave a reply

Cancel reply