• Problematika Perkebunan Indonesia

    Oleh: Rifdan Firmansyah, LPP Kampus Yogyakarta

    Sejarah perkebunan di negara berkembang, khususnya Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. Sistem perkebunan merupakan bagian dari sistem perekonomian pertanian komersial dan kapitalistik. Sistem perkebunan telah memperkenalkan berbagai pembaharuan dalam sistem perekonomian pertanian yang membawa dampak perubahan penting terhadap kehidupan negara-negara berkembang.

    Salah satu tujuan dari pembangunan perkebunan adalah untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki mutu hasil, meningkatkan pendapatan, memperbesar nilai ekspor, mendukung industri, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan.  Ada tiga asas yang menjadi acuan dalam pembangunan perkebunan yang mendasari kebijakan pembangunan dalam lingkungan ekonomi dan pembangunan nasional, yaitu (1) Mempertahankan dan meningkatkan sumbangan bidang perkebunan bagi pendapatan nasional, (2) Memperluas lapangan kerja, (3) Memelihara kekayaan dan kelestarian alam dan meningkatkan kesuburan sumberdaya alam.

    Pembangunan subsektor perkebunan mengalami perkembangan yang semakin pesat dan besar dan diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan produksi, kebutuhan ekspor yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani, ekonomi lokal, pembangunan pedesaan, dan timbulnya multiplier effect secara sektoral maupun spasial baik nasional, regional maupun lokal.

    Dengan demikian, maka pengembangan perkebunan ke arah agroindustri seharusnya memberikan dampak yang positif bagi perkembangan sektor dan wilayah, khususnya pembangunan ekonomi lokal. Secara historis dan realistis menunjukkan bahwa di wilayah perkebunan cenderung terjadi ketimpangan kemajuan pembangunan, baik antara perkebunan rakyat, swasta, dan perkebunan negara.

    Ada indikasi yang menunjukkan bahwa wilayah sentra produksi perkebunan mengalami keterlambatan dalam pembangunannya dan fenomena terjadinya leakages wilayah, dengan demikian kemajuan usaha perkebunan belum diikuti dengan perkembangan pembangunan lokalnya.

    Model perkebunan yang ada (existing) menunjukkan perkebunan swasta dan negara (PTPN) melakukan usaha secara terintegrasi, sedangkan perkebunan rakyat secara individu dan kelompok usaha bersama yang relatif gurem dan tertinggal. Pada dasarnya pembangunan ekonomi lokal merupakan pendekatan pembangunan yang berupaya mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausahaan lokal, partisipasi masyarakat lokal, peran serta secara aktif pihak swasta, masyarakat dan pemerintah daerah dalam menentukan keputusan pembangunan lokalnya.

    Memahami model perkebunan yang ada (existing) dan ada juga model simulasi (plantation dan contract farming). Perbandingan model plantation dan contract farming dengan model existing ditujukan untuk memperoleh gambaran dampak dan tingkat keefektifan untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal.

    Untuk model plantation sangat efektif mendorong pembangunan ekonomi lokal manakala perkebunan perkebunan swasta, PTPN, dan perkebunan rakyat dalam bentuk usaha perkebunan yang kooperatif melakukan sistem pengusahaan plantation yang didasarkan atas prinsip pengusahaan perkebunan yang terintegrasi dalam manajemen, produksi, pengolahan, pemasaran, serta memperhatikan prinsip skala usaha, efisiensi, dan optimalisasi hasil usahanya. Model plantation mampu mengoptimalkan pengembangan wilayah dan mendorong ekonomi lokal.

    Perkembangan perkebunan di Indonesia memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian negara dan masyakarat lokal akan tetapi juga mempunyai beberapa permasalahan, antara lain budidaya tanaman yang masih terbatas pada komoditas utama/konvensional, usaha tani tanaman perkebunan masih diusahakan secara monokultur, produktivitas tanaman perkebunan umumnya masih di bawah potensi, mutu produksi perkebunan yang masih rendah karena kurang didukung oleh unit pengolahan yang efisien dan terbatas, serta belum optimalnya kelembagaan petani (Dradjat, 2013).

    Sifat komoditas perkebunan sangat kredibel, artinya komoditas ini diperdagangkan secara internasional. Faktor yang mempengaruhi harga komoditass perkebunan pun bukan sekadar permintaan (demand) dan penawaran (supply) tapi juga spekulator.

    Peluang perkembangan perkebunan Indonesia adalah adanya potensi pengembangan terkait dengan sumberdaya dan teknologi serta prospek pengembangan terkait dengan pasar internasional dan domestik. Sedangkan strategi yang bisa diterapkan adalah dengan mengefektifkan penerapan teknologi perkebunan dan mengefisienkan usaha perkebunan untuk menghasilkan output dengan biaya minimum. Dengan tetap mempromosikan komoditas dan produk perkebunan di pasar internasional  dan domestik  yang telah dikuasai hingga saat ini dan memperluas dan mempromosikan komiditas dan produk di pasar internasional alternatif atau tambahan, termasuk pasar domestik.

    Di bawah ini dijelaskan produksi beberapa komoditas perkebunan dari tahun 1995-2013. Adapun produksi dikuasai oleh komoditas sawit, baik minyak sawit maupun bijinya. Adapun komoditas lain seperti karet kering, coklat, kopi, dan lainnya tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 1995-2013.

    Problematika Sektor Perkebunan

    Jutaan Hektar Perkebunan di Indonesia Ditengarai Ilegal

    Greenomics Indonesia menyatakan terdapat lahan perkebunan seluas 2,24 juta hektar yang tidak memiliki izin hak guna usaha (HGU). Dari total 4,68 juta hektar kawasan hutan yang dilepas oleh Departemen Kehutanan untuk areal perkebunan, hanya 2,44 juta hektare yang memiliki izin HGU.

    Area seluas 2,24 juta hektar itu dimiliki 166 unit perusahaan perkebunan yang tidak mengantongi izin HGU. Dari 523 unit perusahaan perkebunan yang mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Departemen Kehutanan, hanya 357 unit perusahaan yang kemudian beroperasi dengan izin HGU.

    Di Pulau Sumatera, dari 2,74 juta hektar kawasan hutan yang dilepas untuk 322 unit perusahaan perkebunan, 242 di antaranya beroperasi dengan izin HGU dengan luasan areal 1,49 juta hektar, sedangkan realisasi penanaman seluas 1,16 juta hektar.

    Sementara untuk kasus di Pulau Kalimantan, dari 1,39 juta hektar kawasan hutan yang dilepas untuk 135 unit perusahaan perkebunan, terdapat 85 unit perusahaan yang kemudian beroperasi dengan izin HGU dengan luas areal 766.832 hektar.

    Greenomics mendesak agar pemerintah mengusut 166 unit perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa izin HGU dengan luas areal 2,24 juta hektare tersebut. Selain itu, lembaga ini juga meminta pemerintah melakukan verifikasi terhadap masalah penelantaran areal perkebunan oleh pemegang izin HGU dengan luas areal 806.166 hektare.

    Isu lahan illegal sebenarnya sudah direspon oleh Pemerintah Pusat, melalui adanya pertemuan tripartit antara Kementerian Pertanian, cq Ditjenbun, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan permasalahan lahan ilegal atau bermasalah.

    Isu Pemanasan Global

    Pemanasan global (global warning) merupakan peningkatan temperatur atmosfir bumi akibat dari meningkatnya intensitas efek rumah kaca (green house effect) pada atmosfir bumi. Peningkatan intensitas efek rumah kaca tersebut disebabkan meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti Green House Gas (GHG).

    Pemanasan global antara lain berdampak pada perubahan iklim global berupa pergeseran peta iklim secara global, anomali iklim, banjir, kekeringan, badai dan kenaikan permukaan laut yang banyak menimbulkan kerugian dan mengancam keberlanjutan kehidupan di bumi.

    Beberapa Media Barat mengisukan Indonesia adalah negara pengemisi terbesar GHG global dan penyebab pemanasan lingkungan global. Kondisi ini menyebabkan banyak hambatan pengembangan perkebunan, khususnya kelapa sawit di Indonesia. Isu pemanasan global sepatutnya dapat diatasi apabila ada koordinasi antara pemerintah daerah, pusat, dan stakeholder yang berkepentingan.

    Mengingat perkebunan kelapa sawit memiliki fungsi ekologis yang menyerupai fungsi ekologis hutan maka perkebunan kelapa sawit perlu dikategorikan sebagai hutan. Akan tetapi, pemerintah sudah dapat mengatasi ini dengan ISPO (Integrated Sustainable Palm Oil) dimana Sawit yang diproduksi sudah memenuhi standar yang diterapkan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, organisasi, bahkan kesejahteraan karyawan.

    ASEAN Economic Community 2015

    ASEAN Economic Community (AEC) tahun 2015, merupakan tantangan baru dan lebih berat bagi sektor perkebunan Indonesia. Sebab, ada potensi masuknya korporasi-korporasi besar asing dengan modal lebih besar yang akan menciptakan dominasi dan lebih luas dibandingkan dengan kondisi sekarang. Produktivitas perkebunan rakyat yang masih sangat rendah dan modal kecil menjadi masalah, sehingga korporasi asing tersebut masuk dan membeli perkebunan rakyat. Beberapa solusi seperti pemerintah perlu menegaskan kembali komitmen keberpihakan terhadap petani sawit rakyat dengan cara merevitalisasi penerapan kewajiban CSR Korporasi besar bagi pembinaan dan pengembangan petani sawit rakyat. Begitu juga dengan permasalahan kewajiban menyerahkan lahan sebanyak 20% kepada petani. Tantangan utama kehadiran AEC 2015 adalah daya saing bangsa, terutama kualitas, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas produk dalam negeri, termasuk didalamnya produk pertanian. Bahkan, untuk peluang terbukanya pasar yang lebih bebas bagi produk pertanian Indonesia, lanjutnya tidak akan membawa nilai positif. Sebab, hingga saat ini pemerintah belum dapat membatasi produk impor yang sudah sangat membanjiri pasar Indonesia sehingga produk lokal tidak mampu bertahan.

    Kesimpulan

    Sektor perkebunan adalah sektor yang vital dalam perekonomian bangsa Indonesia, sudah sepatutnya pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah memperhatikan dan mengembangkan perkebunan menjadi sektor yang strategis untuk mengingkatkan lapangan kerja dan menambah pendapatan masyarakat lokal. Adapun isu-isu dan problematikanya seharusnya dapat diselesaikan secara seksama dengan melibatkan semua komponen agar dapat diselesaikan secara cepat dan cermat.

    Referensi

    • Anonim. (2009, 11 Januari). Pembangunan perkebunan untuk ekonomi lokal. Tersedia: http://www.pemberdayaan.com  [7 Mei 2014].
    • Anonim. (2013, 6 Juni). Indonesia dan perkebunan kelapa sawit. Sumut Pos [Online]. Tersedia: http://www.sumutpos.com [9 Mei 2014].
    • Anonim. (2014. 5 Mei). AEC 2015 Tantangan berat bagi petani sawit. Medan Bisnis [Online]. Tersedia: http://medanbisnisdaily.com  [9 Mei 2014].
    • Dradjat. 2013. Prospek dan strategi perkembangan perkebunan. Bappenas [online]. Tersedia: http://www.bappenas.go.id  [7 Mei 2014].
    • Indrietta, Nieke. (2009, 27 Juli). Jutaan Hektare Perkebunan ditengarai ilegal. Tempo interaktif [online]. [7 Mei 2014]/

    — Sumber: Majalah LPPCom Edisi Khusus Vol 17 No. 1 Februari 2015 [Perkembangan Sektor Perkebunan Indonesia dan Problematikanya] —