• BPJS Kesehatan: Apa Yang Kau Minta & Berikan

    Oleh: Krisnawan.,

    “MENJADI PESERTA JKN BPJS KESEHATAN : WAJIB DAN BERMANFAAT”
    BUMN, Usaha Besar, Menengah dan Kecil Wajib terdaftar paling lambat 1 Januari 2015

    Begitu membaca iklan dari BPJS tersebut penulis tercenung sebentar, penulis menjadi teringat bahwa secara legal (peraturan) benar bahwa sesuai pasal 6 Perpres 111 tahun 2013, BUMN wajib mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Artinya kewajiban BUMN untuk mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun begitu sampai dengan kata “bermanfaat” penulis masih mudah menerima bahwa BPJS itu bermanfaat. Tetapi begitu di dalami apakah manfaatnya lebih besar dari yang diterima saat ini penulis menjadi bimbang, karena beberapa kali penulis membaca bahwa dalam pelaksanaan BPJS masih banyak permasalahan. Bahkan masih ada di hp penulis, salah satu rekan menulis dalam wall bb-nya “repotnya berobat dengan BPJS”. Namun di sisi lain penulis juga mendapatkan informasi langsung dari beberapa peserta BPJS bahwa ketika orang tuanya sakit jantung dan harus dilakukan pemasangan stent, ketika pulang dia terkejut karena dari biaya sekitar 40 juta, dia hanya membayar 500 ribu. Biaya 500 ribu itu karena menggunakan fasilitas yang tidak terkait dengan pengobatan. Selain itu ada cerita bahwa BPJS menanggung semua biaya hemodialisa berapapun jumlahnya. Peserta tersebut butuh cuci darah seminggu 2 kali atau 8 kali perbulan, apabila dihitung biaya sekali hemodialisa sebesar 800 ribuan maka tiap bulan dia menghabiskan 6,4 juta. Padahal dia hanya membayar Rp. 25.500 perbulan. Untuk menyatakan apakah lebih bermanfaat atau tidak maka perlu kita lihat pelaksanaan BPJS dari sisi iuran dan manfaat yang diterima.

    Iuran dan Klas Inap

    No Kelompok Iuran
    1 PBI Dibayar pemintah
    2 Pekerja Penerima Upah
    • PNS :  (3% Pemerintah, 2% PNS)
    • Swasta  : 4% pemberi kerja, 0,5% pekerja) à per 1 Juli 2015  : 4% pemberi kerja, 1% pekerja
    3 Pekerja Bukan Penerima upah dan Bukan Pekerja
    • Kelas I   : Rp.  59.500,00
    • Kelas II   : Rp. 42.500,00
    • Kelas III  : Rp. 25.500,00

    Bagi perusahaan perkebunan, untuk karyawan aktif, iuran didasarkan pada prosentase gaji, sedangkan untuk pensiunan didasarkan pada kelas inap. Iuran pada dasarnya sesuai aturan dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu karyawan (0,5%) dan perusahaan (4%), namun dalam prakteknya bisa jadi dibayarkan seluruhnya oleh perusahaan. Sebelum BPJS kesehatan berlaku, semua biaya kesehatan sepanjang sesuai dengan peraturan akan diganti oleh perusahaan. Apabila besarnya iuran dibandingkan dengan besarnya biaya kesehatan perusahaan selama 1 tahun, secara umum besarnya iuran lebih kecil dari pada biaya kesehatan satu tahun. Besarnya iuran BPJS dapat dihitung sejak awal atau fix cost sedangkan besarnya biaya kesehatan tergantung kesehatan karyawan. Selain itu iuran BPJS dibayarkan secara rutin tiap bulan, apabila ada keterlambatan akan muncul denda. Disisi lain pada saat ini biaya kesehatan muncul ketika ada karyawan yang sakit, bisa itu berupa reimburse dari karyawan, biaya poli atau tagihan dari rumah sakit. Terkait kelas rawat inap tergantung pada besarnya gaji masing-masing bagi karyawan aktif dan besarnya iuran bagi karyawan. Bagi karyawan aktif hanya ada 2 kemungkinan yaitu kelas I atau kelas 2. Apabila gaji sampai dengan 1,5 PTKP yaitu Rp.3,543.750,00 maka yang bersangkutan akan mendapatkan hak kelas 2, sedangkan kalau diatasnya mendapatkan hak kelas 1. Kembali ke pertanyaan semula berdasarkan iuran dan kelas inap, lebih baik mana? tentunya apabila kita hitung secara kasar maka beban iuran BPJS lebih kecil dari biaya kesehatan per tahun. Bagi perusahaan tentunya hal yang positif karena dapat mengefisienkan biaya. Namun dari kelas rawat inap masih menjadi pertanyaan. Untuk karyawan aktif/pensiunan yang dahulu mendapatkan rawat inap kelas III tentunya merasa menfaatnya lebih baik. Tetapi bagaimana dengan karyawan aktif atau pensiunan yang selama ini mendapatkan hak rawat inap kelas utama, VIP atau VVIP. Apabila tetap menggunakan aturan BPJS tentunya akan mengalami penuruna manfaat. Untuk keadaan ini masing-masing perusahaan bisa berbeda. Ada yang memberikan top up atau coordination benefit sehingga karyawan atau pensiunan tidak turun manfaat yang diberikan atau tetap seperti apa adanya mengikuti aturan BPJS.

    Prosedur dan Manfaat BPJS

    Terkait dengan manfaat BPJS apabila dibandingkan dengan manfaat yang diterima di perusahaan perkebunan dapat terlihat ditabel berikut ini:

    No Hal BPJS Perusahaan BUMN Perkebunan
    1 Proteksi Preventif, Promotif, Kuratif, dan rehabilitatif Preventif, Promotif, Kuratif, dan rehabilitative. Dalam  pelaksanaan cenderung kuratif.
    2 Prosedur berobat Berjenjang, mulai dari faskes pertama s.d faskes lanjutanSurat rujukan berlaku 1 bulan Berjenjang dari dokter perusahaan/polibun s.d rumah sakit rujukanSurat rujukan berlaku 1 kali
    3 Jumlah fasilitas kesehatan Seluruh provider BPJS di Indonesia Terbatas, milik perusahaan dan rumah sakit rujukan
    4 Pelayanan Obat Sesuai dengan Fomularium Nasional dan compendium alat kesehatan Sesuai aturan/ formularium perusahaan
    5 Perawatan/ pengobatan Sesuai dengan aturan BPJS, termasuk penerapan INA CBGs Tergantung dokter atau rumah sakit rujukan, kecuali sudah dibatasi oleh perusahaan
    6 Pelayanan supplement Kacamata, alat bantu dengar, protesa alat gerak, protesa gigi, korset tulang belakang, collar neck, kruk (tarif sesuai aturan BPJS) Diberikan, tarif sesuai aturan masing-masing perusahaan
    7 Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin Antara lain tidak sesuai prosedur, program kesehatan yang dilakukan di luar negeri, akibat kecelakaan kerja Diatur dimasing-masing perusahaan. Pada prinsipnya tidak jauh dengan yang diatur oleh BPJS
    8 Emergency Sudah diatur secara detil Diatur secara umum

    Apabila kita lihat perbandingan di atas secara umum terlihat tidak ada perbedaan yang significan. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemaham sendiri-sendiri. Misal BPJS mempunyai keunggulan di proteksi khususnya program preventif dan promotif serta jumlah fasilitas kesehatan lebih banyak. Untuk perawatan dan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin secara umum sama. Sedangkan untuk pelayanan obat dan pelayanan supplemen pada umumnya lebih baik di perkebunan.
    Namun apabila dilihat pada praktek, berdasarkan pengamatam penulis, ada beberapa permasalahan terkait pelayanan di BPJS, misal:

    1. Prosedur kaku. Apabila tidak memenuhi prosedur maka tidak dilayani. Prosedur dirasa lebih panjang dibandingkan prosedur di perusahaan perkebunan (di rumah sakit rujukan harus ada, harus ada surat eligibilitas peserta). Selain itu keluhan yang utama adalah antri yang panjang;
    2. Pada saat akan rawat inap, ruang rawat inap cenderung penuh. Hal ini sebenarnya dapat dimaklumi karena jumlah peserta BPJS banyak. Tetapi akibatnya apabila paserta naik kelas maka kekurangan harus ditanggung peserta sendiri. Selain itu ada anggapan bahwa peserta BPJS di nomor duakan, yang diutamakan adalah pasien umum;
    3. Banyak obat yang diberikan oleh dokter rumah sakit tidak masuk dalam formularium nasional sehingga peserta membayar sendiri. Peserta mengeluh obat yang diberikan banyak yang generic (catatan: padahal pada dasarnya pemberian obat merupakan hak dokter, bukan permintaan pasien);
    4. Treatment yang berbeda antar rumah sakit. Misal untuk penyakit tertentu di salah satu rumah sakit semua biaya ditanggung BPJS tetapi dirumah sakit lain sebagian ditanggung peserta (kasus: hemodialisa);
    5. Untuk rawat jalan ada beberapa yang mengeluh, bahwa masih diminta untuk membayar kekurangannya baik biaya dokter atau obat . Padahal seharusnya semua sudah jadi beban BPJS

    Kembali ke pertanyaan awal, apakah manfaat BPJS lebih baik dari sebelumnya? dari uraian di atas, pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab secara langsung, harus dilihat dahulu dari sudut pandang mana. Bagi perusahaan apabila dilihat dari aspek iuran/keuangan, maka pada umumnya terdapat efisiensi. Namun dari sudut pandang karyawan dan pensiun, manfaatnya dapat lebih baik atau justru kurang. Menurut penulis yang terpenting adalah harus bisa diseimbangkan antara kepentingan karyawan/pensiunan dan perusahaan. Masing-masing harus mendapatan manfaat minimal sama dengan sebelumnya.

    Sebagai penutup, sesuai dengan peraturan, paling lambat tanggal 1 Januari 2015, BUMN harus sudah mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan. Oleh karena itu perusahaan perlu mengantisipasi permasalahan penerapan BPJS, melalui aturan maupun kerja sama dengan semua pihak, di sisi lain karyawan/pensiunan harus bisa meninggalkan kebiasaan yang lama, dengan pikiran terbuka melihat program BPJS secara utuh dan tentunya menerima dengan ikhlas.

    — Sumber: Majalah LPPCom Edisi Khusus Vol 17 No. 1 Februari 20015 —