• Sengketa Tanah: Alternative Despute Resolution

    Oleh: Krisnawan

    Permasalahan dalam dunia bisnis khususnya bidang perkebunan dari hari ke hari semakin banyak, baik itu berkaitan dengan kontrak kerjasama, ketenagakerjaan, lingkungan fisik dan non fisik (sosial) maupun pertanahan. Pada umumnya para pihak yang bersengketa atau bermasalah menyelesaikan secara musyarawah mufakat. Dalam faktanya tidak banyak yang bisa diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Para pihak masih bersikukuh dengan kepentingan masing-masing. akhirnya para pihak membawa permasalahan ke jalur pengadilan (litigasi) dengan berharap kepentingannya dapat dikabulkan. Namun apa yang terjadi, banyak kasus, putusan pengadilan tidak membawa penyelesaian yang berkelanjutan. Sebagai contoh, kasus tanah, dimana setelah sidang yang berlarut-larut, perusahaan telah dinyatakan secara hukum sah sebagai pemilik (de jure), namun fakta nya masyarakat masih menguasai tanah tersebut (defacto). Ada juga dimana masih dalam proses pengadilan, salah satu pihak  mengancam pihak lainnya bahkan melakukan tindak pidana dengan merusah fasilitas pihak lainnya. Kasus ini mengingatkan penulis waktu mulai belajar hukum. Dimana pada saat itu ada salah satu pengajar yang menyampaikan bahwa dalam rangka mencari solusi masalah atau sengketa, jalur hukum (litigasi) harus ditempatkan sebagai senjata pamungkas atau biasa disebut ultimun remedium. Ada gurauan bahwa apabila kita kehilangan ayam dan minta keadilan di pengadilan maka kita akan dapat kehilangan kambing dan apabila kita kehilangan kambing, maka akan dapat kehilangan sapi/kerbau.

    Alternatif Dispute Resolution (ADR)

    Berdasarkan fonemena menyelesaikan kasus di pengadilan, maka tidak mengherankan bagi kalangan bisnis atau masyarakat umum yang sedang bersengketa, mengesampingkan proses penyelesaian melalui pengadilan (litigasi), mereka beralih ke metode alternatif penyelesaian di luar pengadilan atau biasa disebut dengan istilah Alternatif Dispute Resolution (ADR).

    Model ADR di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan antara lain : Pancasila (dasar filosifi), HIR,  Reglement op de Burgelijke rechvordering (RV), UU No 5 tahun 1968, pendirian BANI tahun 1977, dan yang terakhir UU No 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Di dalam UU No 39 tahun 1999 didefinisikan bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi atau penilaian ahli. Di dalam UU ini dibedakan antara arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa. Secara umum para ahli berpendapat bahwa arbitrase juga merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa.

    Faktor tidak disukainya penyelesaian sengketa melalui pengadilan disebabkan karena :

    1. Lamanya proses beracara, termasuk apabila para pihak mengajukan banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali
    2. Tingginya biaya yang timbul selama proses penyelesaian (legal cost)
    3. Sidang pengadilan bersifat terbuka, padahal disisi lain kerahasian adalah sesuatu yang diutamakan dalam kegiatan bisnis;
    4. Beberapa hakim kurang menguasai bidang yang disengketakan atau dianggap kurang profesional;
    5. Adanya citra kurang baik dari dunia peradilan
    6. Pengadilan dianggap tidak mampu memenuhi tuntutan penyelesaian sengketa yang koorporatif dan pola win-win. Prosedur litigasi lebih menampilkan game sehingga polanya menang kalah.

    Ada beberapa keunggulan mekanisme ADR, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan yaitu (Chritoper W. Moor, 1955)

    1. Sifat kesukarelaan dalam proses
    2. Prosedur yang cepat
    3. Keputusan non judicial
    4. Masih dalam kontrol pihak yang bersengketa (yang punya paham bidangnya dan tahu kebutuhan organisasi)
    5. Prosedur rahasia (confidential)
    6. Fleksibel dalam menyelesaian sengketa
    7. Hemat waktu dan biaya
    8. Perlindungan dan pemeliharaan hubungan kerja
    9. Kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan tinggi
    10. Kesepakatan lebih baik dari pada sekedar kompromi

    Berkaitan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang umum digunakan adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolilasi, dan arbitrasi. Dimana semua bentuk dilakukan diluar pengadilan.

    1. Negosiasi
      Istilah negosiasi berasal dari bahasa Inggris “negotiation” yang berarti perundingan. Secara umum pengertian negosiasi adalah upaya penyelesaian, tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih kreatif dan harmonis.
      Prinsip umum dari negosiasi adalah melibatkan dua pihak atau lebih yang bersengketa, saling membutuhkan keterlibatan pihak yang lain, para pihak beranggapan bahwa negosiasi merupakan metode yang lebih baik dari yang lainnya, para pihak harus mempunyai kewenangan bertindak. Bentuk negosiasi terdiri dari formal dan informal.
    2. Mediasi
      Mediasi berasal dari bahasa Inggris mediation yang artinya menyelesaikan sengketa dengan penegah (mediator). Mediasi merupakan makanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ke 3 yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian. Pihak mediator tidak berfungsi sebagai hakim. Inisiatif penyelesaian tetap berada ditangan para pihak, dengan demikian bersifat kompromi.
    3. Konsoliasi
      Dalam penyelesaian melalui bentuk konsoliasi, konsiliator bertindak aktif dalam penyelesaian permasalahan. Konsoliator secara aktif mengusulkan bentuk penyelesaian yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak. Para pihak tidak wajib mematuhi usulan dari konsoliator karena hanya bersifat rekomendasi.
    4. Arbitrase
      Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak yang bersengketa  secara tertulis (UU No 30 tahun 1999). Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa arbitrase merupakan salah satu bentuk adjudikasi dengan melibatkan pihak ke 3 (arbiter) yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa sehingga berwenang mengambil keputusan yang bersifat mengikat.
    5. Mediasi-arbitrase
      Merupakan bentuk kombinasi penyelesaian sengketa antara mediasi dan arbitrase atau merupakan proses penyelesaian sengketa campuran yang dilakukan setelah madiasi tidak berhasil. Caranya sebelum sengketa diajukan ke arbitrator terlebih dahulu diajukan ke mediatir. Yang bertindak sebagai arbitrator bisa juga dari mediator atau pihak lainnya.

    Implementasi  ADR dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

    Sebagaimana telah diuraikan di depan, pada prinsipnya para pelaku bisnis dan masyarakat pada umumnya sepakat bahwa Alternative Dispute Resolution merupakan suatu bentuk penyelesaian non litigasi yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan melalui pengadilan (judicial). Secara konsep, ADS sangat berpotensi untuk menyelesaikan segala permasalahan, apalagi kultur budaya di indonesia yang menganut paham musyawarah mufakat. Namun dalam prakteknya tentunya kita perlu memilih bentuk mana yang paling dapat diterima para pihak sehingga penyelesaian bersifat win-win solution dan berlanjut.

    Salah satu permasalahan di perkebunan yang cenderung intensitasnya semakin tinggi dan banyak  adalah masalah pertanahan baik itu yang bersifat administratif (perizinan) maupun dengan sosial masyarakat. Saat ini cukup banyak tanah perkebunan yang dipermasalahkan oleh masyarakat sekitar kebun. Masyarakat berpendapat bahwa tanah perkebunan merupakan tanah milik nenek moyangnya yang diambil alih secara paksa oleh penguasa saat itu, atau pada saat peralihan tidak diberikan ganti rugi yang layak, atau ada yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah milik masyarakat hukum adat (hak ulayat). Masyarakat bahkan ada secara paksa menduduki tanah perkebunan, sehingga menimbulkan pertikaian baik dengan perusahaan maupun aparat keamanan. Permasalahan akhirnya dibawa ke pengadilan dimana salah satu pihak dimenangkan (win-lose). Secara hukum harusnya permasahan telah selesai namun dalam prakteknya, pihak yang kalah terus menerus membuat masalah misal dengan tetap menduduki tanah perkebunan (terjadi kesenjantan antara dejure dan defacto). Para pihak yang terus menerus bersengketa pada prinsipnya tidak ada yang menang alias lose-lose.  Hal ini menimbulkan pertanyaan adakah suatu metode untuk menyelesaian masalah pertanahan. Dengan adanya ADS memberikan secercah cahaya untuk menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

    Dalam menggunakan metode ADS dalam sengketa pertanahan, para pihak tidak harus memilih salah satu bentuk. Yang paling ideal adalah secara bertahap yaitu penyelesaian melalui bipariti (para pihak) baru kemudian melibatkan pihak lain.  Adapun tahapan penyelesaian sebagai berikut :

    1. Pada tahap awal para pihak harus membangun kepercayaan pihak yang lain bahwa para pihak ingin menyelesai secara baik dan tidak merugikan pihak yang lain. Para pihak menghindari diri dari adanya pihak luar (provokator) yang ikut campur.. Disini para pihak berkomunikasi secara intensif untuk mencari solusi penyelesaian (negosiasi). Hal yang harus diperhatikan adalah pemilihan negosiator, karena dalam prakteknya kadang telah tercapai kesepakatan antara negosiator namun para anggotanya menolah hasil keputusan. Negosiator harus dipilih orang yang terbuka terhadap pendapat orang lain, mampu berkomunikasi dengan baik, serta memahami kebutuhan atau kepentingan para pihak. Negosiasi dilakukan secara informal dahulu, misalnya pertemuan di suatu tempat yang netral dan tenang.
    2. Apabila tidak tercapai  baru para pihak menentukan konsoliator. Konsoliator harus yang mampu membangun suasana negosiasi yang baik. Konsoliator sebaiknya dari pihak yang dipercaya oleh kedua belah pihak. Setiap pertemuan harus didahului dengan membahas persamaan kepentingan diantara para pihak sebelum membahas perbedaan. Disinilah peran konsoliator untuk mengarahkan. Dalam kasus pertanahan salah satu konsoliator bisa dari tokoh masyarakat yang dinilai para pihak tidak mempunyai kepentingan dengan tanah tersebut.
    3. Apabila tetap tidak dapat diketemukan penyelesaian, maka para pihak bisa menunjuk mediator. Kompetensi mediator selain cakap berkomunikasi juga harus mempunyai pengetahuan yang baik terhadap permasalahan. Rekomendasi dari mediator harus mampu mengakomodasi kepentingan para pihak dan memperhatikan peraturan perundang-undangan, bilamana perlu diberikan beberapa alternatif penyelesaian. Setiap ada kemajuan penyelesaian harus selalu disampaikan. Hal ini untuk menjaga harapan masalah dapat diselesaikan. Salah satu penyelesaian apabila mediator meyakini bahwa pihak perusahaan yang berhak atas tanah tersebut, maka mediator perlu membuat kompensasi lain (win-win) yang bisa memuaskan pihak lainnya misal ada tali asih, atau diberikan kesempatan untuk memakai tanah perusahaan yang tidak produktif dengan hak sewa atau pakai. Pihak yang dapat dijadikan mediator misal dari kalangan akademik atau tokoh masyarakat yang paham mengenai pertanahan khususnya di perkebunan.
    4. Arbitrase
      Apabila dengan negosiasi, konsoliasi, mediasi tetap tidak ditemukan penyelesaian, maka pada dasarnya para pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa tanah ke arbitrase. Namun perlu diingat bahwa sifat keputusan arbitrator adalah mengikat para pihak. Ini berarti para pihak tidak boleh sembarangan menunjuk arbitrator. Apabila ragu maka bisa saja tidak melalui arbitrator tetapi langsung melalui pengadilan negeri.

    Apabila mencermati proses penyelesaian sengketa melalui ADR, yang terpenting adalah para pihak masing itikad baik untuk menyelesaikan dan tidak membawa sengketa tanah ini ke ranah publik/media massa (sesuai jiwa ADS, bersifat confidential). Hal inilah yang sering menjadi kendalam dalam menyelesaikan masalah tanah.  Para pihak sudah merasa dipihak yang berlawanan, tidak ada pikiran bahwa mempunyai kepentingan yang sama.

    EPILOG
    Berkaca pada hasil penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan, dimana masalah menjadi berlarut-larut dan tidak ada kepastian, maka proses penyelesaian non judial melalui ADS patut untuk dicoba. Namun demikian agar dapat sesuai dengan kepentingan para pihak dan menimbulkan penyelesaian yang tuntas, maka para pihak harus mempunyai itikad yang baik serta mempersiapkan diri untuk mengerti dan memahami kepentingan pihak lain, selain harus memahami problematika masalah pertanahan baik secara yuridis, ekonomis, sosial, maupun budaya.