• Wapres: Tidak ada izin impor raw sugar baru

    Bisnis Indonesia (7/4) MALANG: Wapres Jusuf Kalla menginstruksikan Mendag agar tidak lagi menerbitkan izin impor raw sugar kecuali ada persetujuan dari Dewan Gula Indonesia dan kementrian terkait.
    Instruksi itu muncul berkaitan dengan keluhan dari petani tebu saat bertemu dengan Wapres di pabrik gula Krebet Baru, Malang, kemarin.
    "Kita juga akan melihat langsung ke pabrik, apakah ada penyimpangan dalam memproses gula rafinasi, seperti kelebihan kuota. Jika ada, ya, kita ambil," kata Wapres.
    Wapres juga berjanji akan mengumpulkan menteri terkait dan pabrik gula membahas masalah tersebut. Intinya, Wapres minta jaminan pabrik gula mampu memproduksi dengan mutu yang baik, sehingga dapat memasok industri makanan dan minuman, juga memenuhi konsumsi masyarakat.
    Jika ternyata ada yang tidak sanggup, dirinya mempersilakan pabrik gula (PG) untuk angkat tangan. "PG harus konsekuen. Jika ternyata produksi gula turun, ya, impor lagi."
    Agus Pakpahan, Deputi Meneg BUMN Bidang Usaha Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan, dalam kesempatan yang sama mengatakan hasil kajian awal PG yang ada sebenarnya siap memasok raw sugar untuk diproses menjadi gula rafinasi kepada PG produsen gula rafinasi berbahan baku raw sugar. "Tunggu kajian yang lebih detail."
    Hal itu, lanjutnya, sesuai dengan keinginan pelaku industri seperti kelompok RNI dan PTPN. Bahkan, Mendag telah menyurati Meneg BUMN tentang hal yang sama.
    Jika hal itu bisa terealisasi, kata Agus, akan terjadi penghematan energi yang besar dan devisa. Produksi raw sugar juga dapat meningkatan rendemen, sehingga petani lebih diuntungkan.
    Masalah gula rafinasi menjadi keprihatinan petani tebu, terutama di Jatim. Seperti diungkapkan Arum Sabil, Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia.
    Menurut dia, saat ini terjadi over-supply gula yang berpotensi menimbulkan gejolak di kalangan petani tebu. "Karena itulah, gula rafinasi di pasaran harus ditertibkan karena menyalahi SK Menperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004."(k24) SLt