• Verifikasi CPO Ditargetkan Akhir April 2008

    JAKARTA–Media Indonesia-09-04-2008: Pemerintah akan memulai verifikasi untuk komoditi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang disinyalir diselundupkan ke luar Indonesia. Proses tersebut ditargetkan akan dilakukan akhir bulan ini dengan melibatkan sejumlah instansi pusat dan daerah.

    "Verifikasi akan dilakukan sesegera mungkin. Jangan terlalu lama supaya menghindari (penyelundupan) kalau tidak percuma saja. Paling lama dua minggu (lagi) bisa langsung implementasi," kata Direktur Bina Pasar dan Distribusi Departemen Perdagangan (Depdag) Gunaryo, di Jakarta, Rabu (9/4).

    Selain Depdag, ucap Gunaryo, proses verifikasi tersebut akan dilakukan bersama dengan Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian dan pemda. Pemerintah juga melibatkan para administrator pelabuhan untuk melakukan koordinasi di lapangan.

    "Jadi ketika keluar dari pelabuhan muat atau segera dimuat segera diverifikasi dan ada berita acara singkatnya itu yang dikomunikasikan dengan pelabuhan tujuan sehingga di sana nanti ada record kapal ini dengan muatan sekian CPO akan sampai perkiraan tanggal sekian," paparnya.

    Menurut Gunaryo, proses verifikasi tersebut tidak sampai menghambat perdagangan CPO dari pabrik pengolahan ke daerah pemasaran. "Pelaku usaha juga kita ajak dan sudah menyampaikan beberapa saran untuk pelaksanaannya," tutur dia.

    Ia menjelaskan, selain jumlah CPO secara kualitatif, pemerintah akan melakukan verifikasi kualitas CPO."�Untuk sementara kita tunjuk surveyornya. Kalau sudah DIPAnya disetujui baru kita tenderkan," tandasnya.

    Sebelumnya, pengusaha mengingatkan agar pengawasan penyelundupan CPO jangan sampai mengganggu distribusi CPO ke konsumen. Sebab, hal itu dapat menyebabkan melambungnya harga minyak goreng di pasar domestik. CPO digunakan sebagai bahan baku minyak goreng.

    Produsen CPO yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menuding, pemberlakuan pungutan ekspor (PE) CPO ikut memicu tindakan penyeludupan CPO ke luar negeri.

    Untuk itu, mereka meminta agar PE CPO dihapus. (Zhi/OL-2). (Twt)