• Penjualan BUMN selalu lamban, kadang terlambat

    Bisnis
    Indonesia (26/12)
    JAKARTA: Selalu terlambat. Gara-gara terlambat mengambil keputusan menjual saham PT Bank Negara Indonesia Tbk, pemerintah tak menuai hasil optimal dari penawaran kedua saham bank itu. Investor pun juga kecewa karena tak mendapatkan gain pada perdagangan perdana setelah penawaran umum.
     
    Padahal, pemerintah, BNI, dan investor sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan lebih besar jika tak terlambat menjual saham bank itu. Krisis subprime mortgage jadi kambing hitam.
     
    Ketika saham perdana BUMN masuk bursa pertama kali, PT Jasa Marga Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk langsung mencetak gain 20,59% dan 33,33%. Namun, penawaran kedua saham PT Bank Negara Indonesia Tbk justru turun 2,43%.
     
    Tak hanya kejadian saham BNI, pada era Meneg BUMN Sugiharto, pemerintah pun terlambat mengambil keputusan untuk menjual saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
     
    Pada Desember tahun lalu, pemerintah mendivestasi 5,31% saham PGN di level harga Rp11.350 per saham. Seharusnya, pemerintah masih bisa mendapatkan harga jual Rp13.600 kalau menjual saham PGN dua bulan sebelumnya.
     
    Keterlambatan mengambil keputusan seharusnya tidak perlu terjadi tahun depan. Selain itu, beberapa langkah harus dilakukan pemerintah untuk memastikan nilai dari BUMN naik, sehingga program privatisasi memuaskan investor yang mendapatkan gain dari kenaikan harga saham BUMN yang dibeli.
     
    Jangan sampai kejadian timbulnya kekecewaan investor yang membeli saham BNI terulang karena harganya sulit beranjak dari level harga divestasi Rp2.050 per saham.
     
    Sebelumnya kejadian serupa pernah terjadi ketika BPPN ketika harus melepas beberapa bank yang dimilikinya pada tahun anggaran tertentu karena adanya tekanan pada IMF. Dampaknya, harga jualnya mengalami tekanan.
     

    Rencana privatisasi 2008

     BUMN

     Metode

     Saham (%)

     PT Asuransi Jasa
    Indonesia

     IPO

     30

     PT Krakatau Steel

     IPO

     30

     PT Bank Tabungan Negara

     IPO

     30

     PT Semen Baturaja

     IPO

     35

     PT Sucofindo

     IPO

     30

     PTPN III

     IPO

     40

     PTPN IV

     IPO

     40

     PTPN VII

     IPO

     40

     Rekayasa Industri

     IPO

     4,97

      Krakatau  Steel

     IPO

     Maks. 49

     Waskita Karya

     IPO

     

     Pembangunan Perumahan

     IPO

     30

     Bank Bukopin

     Placement

     18,47

     Merpati Nusantara Airlines

     Divestasi

     40

     Industri Sandang

     Divestasi

     100

     Sarana Karya

     Divestasi

     100

     Inti

     Divestasi

     49

     JIEP

     Divestasi

     50

     SIER

     Divestasi

     50

    Jakarta  Llyod

     

     

    Sumber: Kementerian BUMN, diolah
    Keterangan: IPO (penawaran umum perdana/initial public offering),


    SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut), JIEP (Jakarta Industral Estate Pulogadung)
     
    Pertama, Kementerian BUMN perlu menyelesaikan pembahasan privatisasi dengan DPR, sehingga tidak terjadi perdebatan yang berlarut-larut di ranah politik. Pemerintah perlu segera mendapat persetujuan prinsip dari DPR yang berlaku dalam jangka waktu panjang untuk memastikan program privatisasi bisa digelar pada waktu yang tepat.
     
    Jangan lagi ada desakan waktu untuk privatisasi BUMN yang menyebabkan timbulnya tekanan terhadap nilai jual perusahaan.
     
    Kedua, penunjukan penjamin emisi dan profesi penunjang lain dilakukan melalui mekanisme tender dan harus dilakukan secara efisien. Kejadian jumlah penjamin pelaksana emisi saham BNI yang jumlahnya mencapai tujuh perusahaan sekuritas jangan sampai terulang.
     
    Ada tujuh perusahaan sekuritas yang menangani divestasi saham BNI yaitu Bahana securities, Credit Suisse, Deutsche Securities Indonesia, Citigroup, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan UBS Securities Indonesia.
     
    Meminjam istilah Lin Che Wei ketika menjadi Dirut Danareksa, terlalu banyak dimasak, supnya justru menjadi tak enak karena hasil privatisasi bakal menjadi tidak maksimal.
     
    Keputusan semacam itu pernah dilakukan Sugiharto ketika menunjuk Danareksa, Bahana, dan Credit Suisse untuk menjadi penjamin emisi divestasi saham PGN setelah hampir setahun sejak proses seleksi berakhir.
     
    Ketiga, pengurangan target setoran privatisasi ke APBN. Hasil privatisasi akan lebih menguntungkan kalau disetorkan ke kas perseroan untuk mendukung ekspansi usahanya.
     
    Kecuali, privatisasi terhadap saham minoritas milik pemerintah yang bisa dialokasikan dananya untuk setoran APBN. Langkah ini menyebabkan investor akan mempunyai pandangan positif terhadap kinerja perusahaan yang akan dibelinya mengingat adanya ekspansi baru yang didanai dari hasil privatisasi.
     
    Keempat, mengutamakan penawaran dari investor institusi yang mempunyai rekam jejak jelas sehingga bisa menjaga kestabilan pergerakan harga saham di pasar sekunder.
     
    Lihat kejadian penetapan harga saham Jasa Marga. Sebenarnya, pemerintah berpeluang menetapkan harga saham Jasa Marga pada level Rp1.800 per saham apabila mau menyerap penawaran dari investor ritel.
     
    Belajar dari perilaku investor ritel yang cenderung membuang sahamnya pada hari pertama IPO menyebabkan Kementerian BUMN menurunkan penetapan harga penawaran saham Jasa Marga menjadi Rp1.700 per saham untuk menyerap penawaran dari investor institusi.
     

    Dampaknya, pergerakan harga saham Jasa Marga di pasar sekunder bisa terjaga pada level sekitar Rp2.000 per saham.

     

    Privatisasi tahun ini

    Di bawah komando Meneg BUMN Sofyan A. Djalil, privatisasi tanpa kritik. Nyaris tak ada suara sumbang yang mengatakan privatisasi BUMN sama saja dengan menjual negara. Situasi itu berbeda dengan era Meneg BUMN Laksamana Sukardi.

     

    Memang Sofyan mengutamakan penawaran umum di pasar saham, tetapi Laksamana juga berhasil menggiring beberapa saham BUMN masuk Bursa Efek
    Indonesia. Bahkan, saham BUMN itu kini menjadi pilihan investor seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, dan PT Adhi Karya Tbk.
     

    Tahun depan, Sofyan lebih gencar memprivatisasi BUMN. Totalnya mencapai 28 saham BUMN. Rapat Komite Privatisasi yang dipimpin Menko Perekonomian Boediono pada Rabu pekan lalu memutuskan untuk menggenjot privatisasi sejumlah besar BUMN di tahun fiskal 2008.
     
    Minimal ada 12 perusahaan milik negara yang diharapkan masuk bursa saham, sehingga semakin menggairahkan pasar modal. Privatisasi perbankan yang menjadi agenda pada tahun depan adalah BTN dan Bukopin. Bank Bukopin telah menunjuk Citigroup sebagai konsultan keuangan untuk menangani penjualan kedua saham perseroan (secondary offering), mengingat ketika IPO digelar perseroan hanya melepas 15% saham dari rencana semula 30%. Kementerian BUMN belum memastikan kapan waktu untuk melepas saham Bukopin.
     
    Tidak ada salahnya Kementerian BUMN untuk mempertimbangkan pelepasan 18,47% saham Bukopin seiring dengan pelepasan 15% saham bank tersebut oleh pemegang saham lainnya.
     
    Selanjutnya, rencana IPO tiga BUMN perkebunan yaitu PTPN III, PTPN IV, PTPN VII hampir dipastikan meraih minat investor mengingat naiknya harga komoditas perkebunan.
     
    Rencana IPO PT Pembangunan Perumahan dan PT Waskita Karya juga kemungkinan akan meraup minat yang tinggi dari investor karena proyek infrastruktur yang sedang digeber di negara ini.
     

    Rencana pembangunan proyek infratruktur yang ada di buku pemerintah senilai US$19,84 miliar tentu akan mendongkrak market appetite investor terhadap saham BUMN konstruksi. (munir.haikal) SLt