• Pemerintah Segera Privatisasi Sejumlah Perusahaan BUMN,Terutama Sektor Perkebunan

    Sinar Indonesia Baru (11/1) Lubuk Pakam – Meneg BUMN Sofyan Djalil menegaskan pemerintah segera merealisasi  rencana privatisasi (go public) sejumlah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), terutama di sektor perkebunan.
    Untuk sementara, perkebunan yang masuk daftar bakal di privatisasi tersebut berada di wilayah pulau Sumatera yaitu PTPN III, PTPN IV dan PTPN VII. Jika tidak ada halangan, pada bulan Februari 2008 akan dibawa ke DPR RI untuk mengambil persetujuan.
    Demikian diungkapkan Meneg BUMN Sofyan Djalil kepada wartawan di sela-sela kunjungannya ke PTPN III Sei Karang Kecamatan Galang Deli Serdang, Kamis (10/1) dalam rangkaian peletakan pertama pembangunan asrama dan peresmian Pusdiklat PTPN III Sei Karang Esatate.
    Rencana itu bertujuan untuk mengembangkan BUMN, bukan karena pemerintah lagi butuh dana segar. Atau dengan kata lain, bukan berorientasi pada uang, tapi pengembangan usaha.
    Selama beberapa tahun belakangan, kondisi sejumlah BUMN terutama di sektor perkebunan berjalan sangat lambat, bahkan kalah bersaing dengan perusahaan sejenis milik swasta yang berkembang cukup pesat.
    Dijelaskannya, privatisasi bukan berarti menjual keseluruhan asset ketiga perusahaan perkebunan yang termasuk daftar tersebut. Diprediksikan, hasil yang ditargetkan dari privatisasi cukup potensial.
    Pihaknya menargetkan, dana segar tersebut nantinya bakal bisa dipergunakan untuk mengakuisisi kebun-kebun lainnya atau pengembangan industri hilir. Bukan berarti perkebunan dilepas. Orientasi harus ekspansi keluar, sebab ke depan sawit, karet dan usaha perkebunan masih menjadi primadona.
    Pada kesempatan itu, Menneg BUMN juga mengatakan, dalam upaya penguatan perekonomian nasional, tahun 2014 ini pihaknya juga bakal mengambil alih kepemilikan PT Inalum yang sahamnya mayoritas dikuasai pihak asing.
    Sementara itu ketika ditanyakan mengenai persoalan hutang piutang PTPN II miliar-an rupiah yang diakumulasikan dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2004 hingga 2007 atas areal perkebunan milik negara tersebut, Meneg BUMN menyatakan, tidak mengetahuinya.
     
    Ditegaskannya, walau badan usaha milik negara sekalipun, jika memang punya kewajiban hutang piutang, maka tetap harus diselesaikan. (M-32/g) SLt