• RSPO Ajang Membangun Citra

    Bisnis Indonesia (23/11) KUALA LUMPUR: RSPO yang memutuskan ketentuan sertifikasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan mengabaikan kepentingan petani kelapa sawit karena hanya ajang untuk perusahaan besar membangun citra positif.
    Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Meeting ke-5 di Kuala Lumpur, Malaysia, selama tiga hari (20-22 November 2007) selain mengabaikan kepentingan petani kecil, juga kepentingan penduduk sekitar karena dampak sosial dan lingkungan perkebunan kelapa sawit berskala besar tidak menjadi fokus pembicaraan.

      
    Ahmad Zazali, Direktur Perkumpulan SCALE UP (Sustainable Social Development Partnership), dalam keterangan kemarin, menyatakan hal itu terungkap dari pernyataan para perwakilan petani dari Riau, Jambi, Sumatra Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.
     
    Para perwakilan tersebut mengatakan petani kecil seharusnya dilibatkan secara lebih aktif dalam seluruh proses pertemuan itu sehingga masalah yang mereka hadapi didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatan minyak sawit berkelanjutan.
     
    " RSPO Meeting ke-5 ajang untuk perusahaan besar membangun citra baik," katanya. Menurut dia, petani kelapa sawit Indonesia dan organisasi swadaya masyarakat yang mendukung, menginginkan langkah lebih nyata yang dihasilkan dari RPSO.
     
    Sejak RSPO Meeting ke-4 tahun lalu di Singapura, mereka menilai hingga kini belum terlihat perubahan nyata yang dilakukan anggota pertemuan terutama di bidang sosial seperti penanganan konflik dengan masyarakat lokal/adat.
    Daud Dharsono, Wakil Ketua Bidang Usaha Perkebunan Dewan Minyak Sawit Indonesia yang juga Ketua Indonesian National Interpretation Working Group (INA NIWG) RSPO, sebelumnya menambahkan Indonesia akan menerapkan prinsip RSPO pada Desember ini bila telah menjadi keputusan di sidang RSPO di Kuala Lumpur. "Penerapan prinsip RSPO itu juga bertahap dan bersifat sukarela," ujarnya.
     
    Badan khusus
    Dalam rekomendasi yang disampaikan pada rapat pleno yang diikuti 500 peserta, juru bicara petani yang diwakili Marcus Colchester dari Forest Peoples Programme (FPP), LSM Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional dari Inggris, menyatakan dengan tegas petani sawit menginginkan agar RSPO membentuk badan khusus.
    Badan tersebut harus independen untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat lokal di masing-masing negara dan perusahaan kelapa sawit anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil.
    Sidang itu dibuka oleh Datuk Peter Chin, Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia dan Dato Seri Ahmad Zubir Murshid, Group President/CEO, Synergy Drive Berhad.
    Pada sidang kemarin, tampil Agroplama Group, Marcello Brito & T Dias (Brasil) bertajuk RSPO Implementation in Brazil.
    Kemudian wakil dari Malaysia, Simon Siburat, Philip Ho & Edward dari perusahaan sawit asal Malaysia PPB Oil Palm Berhad bertema Implementation RSPO P & C in Reka Halus Sdn Bhd: A case study. (Martin Sihombing) (erwin. tambunan) SLt