• RI bentuk badan akreditasi minyak sawit

    Bisnis Indonesia (19/11) NUSA DUA: Pemerintah segera membentuk badan akreditasi minyak sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap isu dan prinsip RSPO (roundtable sustainable palm oil).
    Mentan Anton Apriyantono mengatakan Indonesia berkomitmen untuk ikut serta membangun industri minyak sawit yang berkelanjutan karena komoditas itu merupakan komoditas unggulan bagi negara ini.
     
    "Kami berkomitmen untuk itu [prinsip RSPO]. Salah satu bentuk komitmen itu adalah segera membentuk badan akreditasi minyak sawit yang berkelanjutan. Badan itu nantinya yang berhak mengeluarkan sertifikasi sesuai dengan kriteria RSPO."
     
    Dia mengemukakan itu kemarin seusai membuka konferensi internasional soal minyak sawit dan lingkungan (ICOPE). Konferensi yang diselenggarakan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) Research Institute Indonesia, CIRAD Prancis dan WWF Indonesia.
     
    Namun, lanjutnya, prinsip dan kriteria soal RSPO itu harus disepakati dulu selain ada standar yang sama soal isu tersebut. "Pemerintah akan menginisiasi pembentukan badan akreditasi itu dan membawanya ke BSN [Badan Standardisasi Nasional] karena merekalah yang berhak membentuk itu. Nantinya, badan akreditasi itu yang mengeluarkan sertifikasi minyak sawit yang berkelanjutan sesuai prinsip RSPO tersebut."
     
    RSPO sendiri merupakan inisiatif WWF sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap sektor makanan dan kosmetik. Inisiatif itu diluncurkan pada 8 April 2004 dengan sekretariat di Kuala Lumpur. Tujuan RSPO adalah memastikan industri minyak sawit diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi dunia yang lebih baik. Lembaga itu akan mengadakan pertemuan lagi di Kuala Lumpur pada Desember 2007 untuk finalisasi soal kriteria prinsip RSPO.
     
    Menurut Presiden RSPO Jan Kees Vis, misi RSPO adalah produksi dan penggunaan minyak sawit yang berkelanjutan melalui verifikasi, implementasi dan pembangunan sesuai standar global yang telah disepakati.
     
    Namun, seperti dikatakan Daud Dharsono, Wakil Ketua Bidang Usaha Perkebunan Dewan Minyak Sawit Indonesia, Indonesia tidak bisa menentang arus soal lingkungan tersebut. Oleh karena itu, Indonesia telah membentuk working group yang membahas indikator interpretasi Indonesia (Indonesia Interpretation).
     
    "Kami sudah ada 120 indikator yang akan diajukan ke pertemuan RSPO itu. Itu yang akan dibawa dan harus diperjuangkan sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia."
     
    Bila 120 indikator itu disetujui di pertemuan RSPO itu, tambahnya yang juga Wakil Dirut SMART, Indonesia bisa langsung mengimplementasikannya.
    Salah satunya Dewan Minyak Sawit Indonesia dan pemerintah akan mengundang BSN dan lembaga sertifikasi yang berbadan hukum Indonesia serta diakui secara internasional untuk membentuk badan akreditasi minyak sawit yang berkelanjutan. (firman.hidranto) SLt