• Rencana Pembentukan Holding BUMN Perkebunan Berisiko

    Rencana pemerintah membentuk holding BUMN perkebunan dinilai berisiko besar karena tidak semua BUMN kondisinya sehat dan layak usaha. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan secara matang risiko yang akan muncul dari penggabungan usaha BUMN tersebut.

    Anggota Komisi IV DPR dari FPDIP Ganjar Pranowo memandang secara teoritis menggabungkan unit usaha yang sehat dengan yang tidak sehat malah membuat perusahaan gabungan tersebut menjadi terbebani.

    "Yang terjadi malah, perusahaan (holding) baru itu akan tertular menjadi tidak sehat karena terbebani masalah dari BUMN yang tidak sehat itu. Bukan sebaliknya," ujar Ganjar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/11).

    Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum kalau BUMN terbagi tiga kategori yaitu yang sehat, sedang-sedang saja dan sekarat. "Ya, berdayakan saja yang sehat. Benahi yang sedang-sedang itu, dan likuidasi yang memang sudah sekarat," papar Ganjar.

    Untuk perusahaan yang memang sudah tidak layak usaha, usulnya, pemerintah bisa mengambil opsi pemberian golden shakehand kepada karyawan atau memang menunggu secara penutupan usaha secara alami.

    "Kita juga tak bisa saja mengabaikan persoalan tenaga kerja. Tapi jangan dibiarkan perusahaan tersebut terus sekarat dan merugi."

    Anggota Komisi IV DPR Mindo Sianipar juga mengingatkan agar pemerintah jangan mencari jalan pintas dengan membentuk holding untuk memajukan BUMN perkebunan.

    "Harus diperhatikan bahwa pembentukan holding itu bukan sekadar menggabungkan usaha yang ada sekarang. Kalau itu yang terjadi, bisa repot," ujarnya.

    Rencana pembentukan holding BUMN sebenarnya sudah digagas semasa Menteri BUMN dijabat Tanri Abeng pada 1999. Entah mengapa, rencana tersebut kandas dan tak jelas kelanjutannya. Berdasarkan konsep pada era tersebut, holding perkebunan akan memiliki empat fungsi yaitu investasi, pemasaran, riset dan pengembangan, serta human resources.

    Dalam konsep tersebut, peran birokrasi di dalam holding BUMN perkebunan tersebut akan semakin kecil. Saat ini BUMN perkebunan yang masih eksis sebanyak 14 perusahaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BUMN tersebut antara lain berusaha di sektor perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kakao dan beberapa jenis komoditas lainnya.

    Pada September lalu, Menteri BUMN Sofyan Djalil mengemukakan pembentukan holding BUMN Perkebunan merupakan salah satu program strategis bertujuan meningkatkan nilai perusahaan perkebunan nasional sehingga dapat berkompetisi di pasar global.

    Dengan pembentukan holding itu, kata Sofyan, dapat melahirkan kebijakan strategis melalui perbaikan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas pendanaan. Dengan dibentuknya holding untuk BUMN perkebunan, maka BUMN yang bergerak di sektor tersebut akan bisa di-leverage dan melakukan ekspansi.

    Saat ini, sebuah tim sedang melakukan kajian mendalam terhadap beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan terkait pembentukan holding seperti pemasaran, investasi, kebijakan strategis dalam rangka menciptakan struktur permodalan, peningkatan kapasitas pendanaan serta peningkatan ekuitas sesuai yang ditargetkan.

     
    Sumber: MEDIA INDONESIA, 2/11/2007
    (Twt)