• Produk sawit diwajibkan miliki sertifikat sustainable

    Bisnis Indonesia (06/11) JAKARTA: Produsen kelapa sawit di Indonesia termasuk produsen crude palm oil atau CPO– akan diwajibkan memiliki sertifikasi sustainable terhadap produk mereka untuk mencegah tudingan tidak ramah lingkungan dan boikot dari pasar di Uni Eropa dan Amerika Serikat.

    Mentan Anton Apriyantono mengatakan sertifikasi sustainable itu tuntutan pasar. "Uni Eropa sedang menggarap itu. Kami sudah melobi mereka agar mereka mau memasukkan usul kita dalam aturan itu," ujar Mentan di ruang kerjanya, kemarin.
    Mentan pekan lalu mengunjungi sejumlah negara? di Uni Eropa. Aktivitas itu bagian dari mengampanyekan kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yang dituding merusak lingkungan.

    Sertifikat ini, katanya, seperti ekolabeling di sektor kehutanan yang diterapkan oleh lembaga independen. "Ini penting, agar produk kita tidak ditolak di Uni Eropa. Termasuk di AS," ujarnya.

    Memang, menurut Mentan, kepada mereka sudah dijelaskan bahwa di Indonesia masih ada pengusaha yang nakal. "Tapi itu kasus, bukan semuanya. Umumnya, kita sudah menerapkan pola sustainable," ujarnya.

    Menurut dia, soal penerapan sertifikat sustainable ini juga akan dibahas oleh? Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada pertengahan November 2007 di Kuala Lumpur, Malaysia.? "Kalau November ini RSPO beres, Desember ini kita akan terapkan," katanya.

    Namun, katanya, pelaksanaan sertifikat itu dilakukan oleh lembaga independen. "Bussiness to business [B to B]," kata Mentan. Sebelumnya Ketua Harian Gabungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Derom Bangun mengungkapkan sidang kelima Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)? pada November akan menetapkan sertifikasi minyak sawit.

    Derom Bangun, salah satu Chairperson RSPO, mengatakan pada sidang kelima RSPO akan dirumuskan bentuk sertifikasi minyak sawit dan produk turunannya yang mengacu pada delapan prinsip dan 132 kriteria.

    "Sertifikasi itu sangat diperlukan untuk membuat standar minyak sawit dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan," ujarnya.

    Anggota RSPO
    Menurut informasi yang diperoleh Bisnis di Gapki terungkap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia baru sedikit yang masuk menjadi anggota RSPO. Dari 220 anggota Gapki di Indonesia, baru 10% yang menjadi anggota RSPO.

    Padahal, perkebunan sawit di Malaysia yang sudah masuk menjadi anggota RSPO sekitar 30%-40%. Demikian juga perusahaan perkebunan kelapa sawit di Papua Nugini, sudah sekitar 30%-40% menjadi anggota RSPO.

    Derom mengatakan bila pada sidang RSPO diputuskan sertifikasi minyak sawit dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkesinambungan, mau tidak mau, suka atau tidak semua perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia harus masuk jadi anggota RSPO.(Martin Sihombing) SLt