• Tak Ada Badan Khusus Subsidi Minyak Goreng

    Bisnis Indonesia, Jakarta (5/9) Pemerintah tidak akan menunjuk satu badan khusus untuk mendistribusikan Rp325 miliar subsidi minyak goreng. Pedagang dan produsen minyak goreng akan tetap dilibatkan dalam operasi pasar minyak goreng.

    Menko Perekonomian Boediono menyatakan penunjukan badan khusus distribusi subsidi minyak goreng seperti Bulog dengan beras atau Pertamina dengan minyak tanah justru akan membuat tidak efektif.

    “Rencananya ini kan subsidi temporer, untuk siatuasi khusus. Kalau kita tunjuk satu, itu nanti tidak efektif. Kita tetap di tiga instrumen, yaitu kenaikan pungutuan ekspor (PE), operasi pasar (OP), dan domestic market obligation (DMO),” ujarnya di Jakarta, kemarin.

    Boediono menegaskan kenaikan PE diharapkan membuat pasokan minyak sawit mentah ke dalam negeri menjadi lebih banyak. OP untuk daerah-daerah tertentu yang harga jual minyak gorengnya masih tinggi atau tidak normal.

    Sementara itu, untuk DMO, “Kita harus konsultasikan ke DPR kalau misalnya pajak pertambahan nilai CPO (diharapkan) itu bagaimana. Yang dua tadi kan sudah dikerjakan. Tapi sebenarnya, minyak goreng kalau dilihat total pengeluaran rumah tangga itu tidak besar,” tuturnya.

    Dia mengatakan dampak kenaikan harga minyak goreng pada inflasi, sebagaimana dilaporkan Badan Pusat Statistik per Agustus, hanya 0,07%, jauh lebih besar peran kenaikan margin harga minyak tanah dan kenaikan biaya pendidikan

    Subsidi PPN
    Terkait subsidi yang diputuskan APBN-P 2007 sebesar Rp325 miliar, staf ahli Menko Perekonomian M. Ikhsan mengatakan perhitungan Kantor Menko Perekonomian menunjukkan angka itu tidak cukup bila memasukkan subsidi pajak penambahan nilai CPO.

    Hitungan kasar kita memang tidak cukup. “Tetapi kemudian ada perhitungan Departemen Perindustrian. Itu cukup. Jadi kan sementara diambil dari Rp325 milar dengan asumsi empat bulan segala macam, itu cukup,” ujarnya.

    Dia menjelaskan harus dipahami bila tariff efektif PPN yang ditanggung produsen CPO yang jadi bahan baku minyak goreng lebih rendah dari tariff PPN yang berlaku 10%. (Bustanul Siregar) SLt