• Pemerintah Evaluasi Besaran PE Produk Hilir CPO

    Jakarta (Analisa), Pemerintah akan mengevaluasi besaran Pungutan Ekspor (PE) untuk produk hilir minyak sawit mentah (CPO) agar dapat mendorong perkembangan industri itu di dalam negeri.
     
    "Fokus perhatian evaluasi PE adalah besaran PE untuk semua industri turunan CPO. Idealnya industri hilir mendapat insentif atau memperoleh disinsentif yang lebih kecil," kata Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamurthi, dalam seminar "Mengupas permasalahan CPO dari berbagai perspektif’ di Jakarta, Rabu.
     
    Namun, saat ini pemerintah akan mempertahankan kebijakan yang ada untuk mengurangi spekulasi. Selama ini, pemerintah telah menetapkan PE CPO sebesar 1,5 persen dan produk turunan CPO penya 0,3 persen.
     
    Namun. gejolak harga CPO dunia yang mempengaruhi pasar dalam negeri membuat pemerintah membuat kebijakan PE tambahan yang membuat PE CPO dan turunannya menjadi 6,5 persen.
     
    Kebijakan pengenaan PE tambahan itu diperkirakan akan menekan harga CPO dan minyak goreng di dalam negeri setelah 3-6 bulan.
     
    Pemerintah akan melakukan evaluasi pengenaan PE tambahan seiring penurunan harga minyak goreng dalam negeri hingga menjadi sekitar Rp. 7.000,- – Rp. 7.500,- per kg.
     
    Hingga kini, harga rata-rata nasional minyak goreng masih bertahan disekitar Rp. 8.500,- per kg.
     
    "Saat ini, kita biarkan pengusaha berjalan dengan kebijakan yang ada," ujar Bayu.
     
    Besaran PE CPO dan turunannya yang saat ini menjadi 6,5 persen telah membuat ekspor olein (minyak goreng) menurun karena industri pengolah CPO justru lebih memilih mengekspor CPO dari pada olein.
     
    "Kan sekarang banyak pabrik refinery yang biasanya mereka olah CPO jadi olein atau stearin untuk ekspor tapi karena sekarang dikenakan PE 6,5 persen berarti ada selisih 50 dolar antara CPO dan olein di dalam negeri,"kata Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Derom Bangun. (Abd)