• Oligopoli Sawit Akibat Produk Hukum

    Bisnis Indonesia, Jakarta, (8/8), KPPU menyatakan pasar oligopoly minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh pelaku usaha, melainkan juga karena kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan pemerintah.

    Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) M.Iqbal mengatakan pihaknya akan lebih memprioritaskan evaluasi kebijakan pemerintah terhadap industri crude palm oil (CPO), baru selanjutnya akan dilakukan penyelidikan bagi pelaku usahanya.

    “Kami akan memprioritaskan (evaluasi) dari sisi kebijakan, karena banyak pengalaman di KPPU kebijakan pemerintah yang menimbulkan oligopoly,” kata Iqbal di ruang kantornya, kemarin. Pihaknya melihat saat ini ada beberapa kebijakan tingkat departemen yang berpotensi menimbulkan oligopoly pasar CPO, yakni di Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, dan Departemen Perdagangan.

    Dilihat dari sektor pertanian, paparnya, produk hukum yang dibuat pemerintah cenderung berpotensi menimbulkan dominasi kepemilikan lahan oleh perusahaan tertentu saja jika ingin ekspansi ladang. “Bagaimana tidak menimbulkan dominasi perusahaan tertentu saja, apabila perusahaan terkait ingin memperluas lahan selalu dikasih. Maka ini yang perlu dievaluasi dari segi perizinannya,” ujarnya.

    Dari segi perdagangan, ungkapnya, selama ini pemerintah tidak memiliki regulasi yang bisa menjaga kebutuhan dalam negeri, sehingga apabila terjadi kelangkaan pasokan CPO akibat harga dunia lebih menggiurkan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Idealnya, saran Iqbal, regulasi itu harus segera dibuat, baik itu dalam bentuk domestic market obligation (DMO) atau instrument lain yang bisa meredam harga minyak goreng apabila terjadi lonjakan harga dalam negeri.

    Dari sektor perindustrian, lanjutnya, pemerintah juga harus membuka pintu seluas-luasnya bagi pemain baru untuk membuka pintu industri pengolahan atau refinery.

    “Jangan sampai ditutup dan hanya dibuka bagi industri besar, itu akan menciptakan monopoli,” ungkap Iqbal.


    Harus Diuji

    Sementara itu, Sutrisno Iwantoro, mantan Ketua KPPU periode 1999-2005 mengatakan KPPU mesti lebih berhati-hati dalam memberikan pendapat tentang kartel dalam industri CPO dan harus dilakukan pengkajian yang mendalam.

    Dalam kasus industri CPO ungkapnya, proses pembuktian kearah itu tampaknya belum dilakukan, “Struktur pasarnya oligopoly mungkin benar. Tetapi apakah ada praktik katel?” ujarnya dalam siaran pers. Oligopoli dalam industri CPO, katanya, kelihatannya tidak dapat dihindarkan, sebab sifat industrinya memang memerlukan investasi yang sangat besar, perlu teknologi tertentu, dan juga keahliana tertentu.

    KPPU, tuturnya, sebaiknya melakukan pengujian kearah sana, sebaiknya tidak membuat pernyataan yang bisa menimbulkan distorsi kegiatan usaha (Mo2/M.Rachmad Purboyo) SLt