• Memperkuat CSR, Memberantas Kemiskinan

    Suara Merdeka, 02-08-0: Dalam sebuah forum dialog tentang corporate social responsibility (CSR) dengan para petinggi perusahaan dan praktisi public relation (PR) di Jakarta tahun 2005 lampau, berkembang diskusi hangat bagaimana jika CSR menjadi sebuah kewajiban sosial setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia? Mampukah CSR membantu memerangi berbagai masalah sosial kemasyarakatan yang begitu pelik di Indonesia?

    Dua minggu terakhir ini, RUU Perseroan Terbatas menjadi agenda bahasan yang hangat di berbagai media karena di dalamnya (Pasal 74) diatur mengenai kewajiban perseroan untuk menganggarkan dana pelaksanaan tanggung jawab sosial. Jumat (20/7) lalu RUU ini disahkan oleh DPR.

    Membaca perdebatan tentang CSR di Indonesia, berarti adalah berupaya untuk mendudukkan CSR pada konsep yang benar, yaitu kurang lebih sama dengan yang dikutip oleh Noke Kiroyan, ketua Badan Pembina Indonesia Business Link, sebagai komitmen bisnis melakukan kegiatannya secara beretika serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

    Dengan demikian, kesukarelaan dalam konsep CSR bukan dipahami sebagai bisa memilih untuk menjalankan atau tidak menjalankan, melainkan justru bagaimana menjalankan tanggung jawab sosial itu di luar yang diatur oleh regulasi (beyond regulation). Pola tanggung jawab yang dijalankan pun tidak elitis, melainkan melibatkan secara penuh masyarakat sebagai publik yang aktif.

    "Mainstream Paradigm"

    Di negara asalnya, Amerika Serikat, yang masyarakatnya memiliki budaya charity melalui dan untuk organisasi keagamaan, konsep CSR memang bukan lagi sekadar paradigma pinggiran (peripheral paradigm), melainkan sebuah paradigma arus utama (mainstream paradigm) yang melandasi dunia usaha di Amerika untuk mewujudkan keterlibatan sektor privat dalam program-program pembangunan, sampai hari ini.

    Perdebatan hangat selalu mewarnai penerapan CSR, terlebih munculnya banyak pertanyaan dan keraguan di masyarakat apakah sektor swasta yang berorientasi memaksimalkan keuntungan-keuntungan, mau membangun masyarakat lokal (Fox, Ward & Howard, 2002). Argumentasi bahwa semangat desentralisasi dan welfare pluralism pun akhirnya memberi dorongan dan legitimasi keterlibatan sektor privat di AS dalam program-program pembangunan (Midgley, 1997; Spicker, 1995).

    Dalam perjuangan sebuah masyarakat menuju "free society", peran aktif dunia usaha dibutuhkan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, dua faktor yang menjadi landasan bekerja CSR sesungguhnya.

    Perancanaan CSR yang strategis akan mampu menjadikan program ini sebagai investasi sosial untuk memberdayakan masyarakat, agar mereka mampu seutuhnya menopang kehidupan ekonomi dan sosial secara mandiri secara bertahap dan berkelanjutan. Konsep inilah yang juga diperjuangkan oleh World Bank melalui The World Bank Group’s Investment Climate Department untuk memberikan dukungan pada pemerintah negara berkembang terhadap pentingnya peran CSR, dan bagaimana menyusun instrumen pelaksanaan CSR yang mampu menyandingkan tujuan-tujuan kebijakan publik yang ingin dicapai dengan aktivitas CSR yang dikembangkan oleh dunia usaha.

    Globalisasi Kemiskinan

    Kontribusi CSR adalah kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Bekerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara-cara yang dapat diterima oleh bisnis dan juga pembangunan itu sendiri adalah nilai dasar CSR.

    Kemiskinan yang sudah mengglobal saat ini adalah masalah sosial yang menjadi target seluruh negara di dunia untuk ditekan bahkan dihapuskan. Dan tentunya dalam praktik CSR kontemporer yang dilakukan oleh dunia usaha, sudah seharusnya dunia usaha menyadari posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat.

    Keunikan CSR adalah bahwa kegiatan ini sangat bersifat lokal dan indigenous, karena pelaksanaannya harus melibatkan isu-isu lokal dan peran serta masyarakat lokal yang berada di sekitar perusahaan. Sense of locality menjadi sangat penting dalam hal ini. Inilah sejujurnya yang membuat CSR memiliki peluang untuk masuknya keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pencapaian tujuannya.

    Masalah kemiskinan misalnya, selain muncul dengan ciri globalnya, muncul juga dengan segala bentuk kelokalannya, seperti tingkat adaptasi masyarakat setempat terhadap perubahan (misalnya teknologi) serta kedudukan perempuan dan laki-laki dalam struktur sosial masyarakat.

    Terdapat tiga pilar penting untuk merangsang pertumbuhan CSR yang mampu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang pertama adalah mencari bentuk CSR yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan (unsur lokalitas), yang kedua mengalkulasi kapasitas SDM dan institusi untuk merangsang pelaksanaan CSR (masyarakat, pembuat UU, pekerja, pelaku bisnis), dan yang ketiga adalah peraturan dan perundangan serta kode etik dalam dunia usaha.

    Pada akhirnya tiga pilar ini tidak akan mampu bekerja dengan baik tanpa dukungan sektor publik untuk menjamin bahwa pelaksanaan CSR oleh perusahaan sejalan dan seiring dengan strategi pengembangan dan pembangunan sektor publik.

    Pada akhirnya pro dan kontra yang muncul tentunya tidak dimaksudkan untuk menyurutkan semangat pemerintah dan pelaku bisnis guna beranjak masuk ke dalam tahap kedewasaan. Penerapan CSR akan mampu mengentaskan banyak permasalahan sosial masyarakat, sehingga mereka dapat bergegas beranjak dari keterpurukan. Masyarakat akan menjadi tangguh karena memiliki kemampuan dan kekuatan dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi secara mandiri. (08) – Dyah Pitaloka, staf pengajar Jurusan Komunikasi FISIP Undip. (Twt)