• Kepemilikan Lahan Kelapa Sawit Dibatasi

    REPUBLIKA. JAKARTA (25/7) – Pemerintah akan membatasi kepemilikan lahan kelapa sawit oleh perusahaan induk (holding company). Ini di lakukan untuk menghindari terjadinya penguasaan yang dominan dari satu holding company di sektor perkebunan kelapa sawit.

    Hal tersebut di tegaskan Menteri Pertanian , Anton Apriantono, di Jakarta, Selasa (24/7). Saat ini, jelas Mentan, pemerintah sudah melakukan pembatasan kepemilikan lahan oleh satu perusahan maksimum 100 ribu hektare (ha).

    “Yang sedang kita pertimbangkan adalah kalau perusahan–perusahan itu berada dalam satu grup (holding company, red) itu yang belum kita atur. Kita sedang pertimbangkan bagaimana pengaturan ini berlaku juga untuk holding company.”

    Pembatasan kepemilikan lahan perkebunan sawit oleh holding company ini,  menurut Mentan, perju di lakukan guna menghindari terjadinya praktik kartel di bisnis CPO. Pasalnya, ungkap dia, ada suatu kekhawatiran terjadinya praktik kartel di bisnis CPO dalam negeri yang dilakukan oleh perusahaan–perusahaan yang berada dalam satu grup. Namun demikian, lanjut Mentan, dalam penerapan kebijakan pembatasan kepemilikan lahan ini pemerintah akan tetap mengacu pada ketentuan Perpres No 76 tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan dan penyusunan bidang usaha yang tertutup  Dan bidanmg usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (Daftar Negatip Investasi/DNI). Dalam ketentuan DNI ini, pemerintah memberlakukan pembatasan kepemilikan modal dan keharusan memiliki perkebunana Plasma.

    “Kita baru keluarkan DNI, di situ terlihat (sektor) perkebunan ini termasuk yang terbuka Bagi investasi asing dengan kepemilikan modal maksimum 95 persen dan harus kerja sama dengan investor dalam negeri. Mereka juga harus memiliki Plasma minimum 20 persen dari luas lahan mereka,” paparnya.

    Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Derom Bangun, menyambut baik rencana Deptan yang akan melakukan pembatasan kepemilikan lahan. Pembatasan kepemilikan oleh holding company maksimum 100 ribu ha yang di usulkan Deptan, dinilai Derom cukup ekonomis dari segi hitung–hitungan bisnis.

    “Kami sangat mendukung,  karena ketersediaan lahan disini semakin terbatas, “ujarnya.

    Insentif PPN  
    Dalam kesempatan sama Mentan menuturkan insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi produsen CPO yang memasok kedalam negeri masih perlu di berikan untuk mendorong pengembangan industri hilir CPO. “Insentif lainnya, berupa kemudahan perizinan dan dukungan ketersediaan infrastuktur,“ kata Mentan.

    Terpisah, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, menegaskan kalangan produsen CPO yang memasok kebutuhan dalam negeri tisdak perlu meminta insentif berupa pembebasan PPN.  Pasalnya,  menurut Menperin, struktur industri CPO di dalam negeri masih kuat sehingga mampu mengatasi persaingan di pasar global dan domestik.

    Menurut Menperin, pemerintah akan memberikan insentif kepada dunia industri kalau produk roduk industri mengalami kelemahan dan masalah serius di pasar global dan domestik, serta tidak mampu bersaing. “Di CPO bukan begitu kondisinya. Justru keuntungan kalangan produsen terbilang besar sehingga nggak perlu insentif,“ ujar Menperin.

    Yang perlu dilakukan pemerintah, tambah dia, adalah sisi pengaturan industri CPO agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan alokasi pasokan CPO bagi kubutuhan dalam negeri. “Apa lagi pemainnya cuma berdua, Malaysia dan kita, jadi praktis tidak ada persaingan,“ tandas Fahmi.

    Sementara kalangan pengusaha yang bergabung dalam GAPKI menanggapi dingin rencana pembebasan PPN CPO, karena dinilai akan menghilang pajak masukan bagi pengusaha CPO. “PPN sebelumnya sudah dianggap oleh perusahaan sama dengan pajak masukan. Kalau dihilangkan tentu jadi di sinsentif,“ papar Derom.(dia)  SLt