• Ubah Pehitungan PBB Perkebunan

    (Bisnis Indonesia (4/7) MEDAN). Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Gabungan Pengusaha Perkebunan Karet Indonesia (Gappindo), dan Asosiasi Pertanian Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) minta Ditjen Pajak mengubah perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkebunan.

    Tujuan pengubahan agar penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) areal perkebunan tidak naik setiap tahun karena usia  tanaman dan produktivitas tanaman  perkebunan semakin menurun, dimana paling lama berusia 25 tahun.

    Ditjen pajak sebelumnya meminta Kepala Kanwil Ditjen pajak untuk membidik pekebunan Kelapa Sawit serta pengusaha yang terkait dengan produksi Kelapa Sawit.

    Wakil Ketua Gapki Sumut Suhardi Hasibuan berpendapat sebaliknya Pemerintah dalam menetapkan PBB sektor perkebunan mempertimbangkan umur tanaman, tingkat produktivitas, dan volume produksi, dan luas areal.

    “Jangan seperti saat ini hampir setiap tahun PBB sektor  perkebunan dinaikkan NJOP-nya, sehingga PBB naik setiap tahun, padahal usia produktivitas tanaman sawit, misalnya, hanya 15 tahun,” tuturnya .

    Dia menjelaskan pada umur satu sampai empat tahun tanaman Kelapa Sawit belum menghasilkan, kemudian baru memasuki tahun kelima hingga tahun ke-15 perkebunan sudah mulai menghasilkan dan mencapai puncaknya pada usia 15 tahun.

    Setelah melewati usia 15 tahun, produksi menurun. Untuk itu, para pekebun minta pemerintah mengubah pola perhitungan NJOP yang naik setiap tahun, sementara umur tanaman sudah mendekati  usia tanam ulang.” Inikan kurang adil  dan tidak tepat karena  walaupun  umur tanaman  kelapa sawit sudah 25 tahun PBB yang harus dibayarkan tetap tinggi.”

    Ketua Umum Gappindo Sumut Fauzi Hasballah mengungkapkan pihaknya  hanya mengusahakan  1.400 ha areal perkebunan di Sumut, tetapi harus membayar PBB hampir Rp 200 juta  per tahun .” Saya kira pemerintah  harus membuat  formula baru untuk  mencari perhitungan PBB yang adil dan sesuai dengan karakter  perkebunan itu sendiri ,” tuturnya. SLt