• Spirit Baru Dewan Kelapa Sawit Nasional

    Sinar Harapan, 17 /07/07: Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) yang diresmikan 31 Mei 2007 mestinya dapat memberikan spirit baru bagi perkelapasawitan di Indonesia, terlebih di tengah gonjang-ganjing harga minyak goreng selama lebih dua bulan terakhir. Pengembangan biodiesel telah mengerek permintaan dunia akan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

    Juga di dalam negeri, keputusan pemerintah untuk mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) sebagai alternatif bahan bakar minyak (BBM) mau tidak mau berpengaruh pada peningkatan kebutuhan akan CPO. Pemerintah menargetkan pada 2010 kebutuhan bahan bakar nasional dipasok dengan BBN, antara lain yang berbasis minyak sawit. Produksi CPO kita meningkat pesat selama satu dekade terakhir (1995-2005).

    Bila tahun 1995 produksi CPO hanya 4,2 juta ton per tahun, di tahun 2005 berlipat hampir tiga kali menjadi 11,4 juta ton. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKSI) Derom Bangun memperkirakan produksi CPO Indonesia sebelum tahun 2010 sudah dapat melampaui Malaysia dengan tingkat produksi di atas 16 juta ton (Agrotek, 2007).

    Kekuatan sawit kita selama ini memang masih terkonsentrasi di hulu yakni produksi CPO. Bagaimanapun, tak dapat dipungkiri bahwa luasan lahan perkebunan di dalam negeri terus saja bertambah. Keunggulan komparatif kita adalah lahan luas dan sumber daya manusia yang melimpah.

    Total luas lahan kebun sawit Indonesia setidaknya 4,1 juta hektar dari 30 juta ha yang masih tersedia. Artinya potensi lahan untuk digarap masih luas. Dari bentangan lahan sawit saat ini, sebesar 1,8 juta hektar milik rakyat, sisanya milik swasta dan negara.

    Ditjen Perkebunan Deptan memproyeksikan penambahan luas lahan 770.000 hektar di kurun waktu 2005-2009. Itu belum termasuk peremajaan yang mencapai 440.000 hektare dan penambahan 128 unit pabrik kelapa sawit (PKS).

    Untuk periode 2009-2025 ditargetkan perluasan 1,5 juta ha dan peremajaan kebun mencapai 1,2 juta ha. Pertambahan dan peremajaan ini tentunya akan berbanding lurus dengan peningkatan produksi dan ekspor minyak sawit. Di atas kertas sudah terbayang produksi CPO Indonesia akan menjadi pemain utama menggeser Malaysia.

    Perbandingan dengan Malaysia
    Syahdan, di tahun 1995 Indonesia mampu mengekspor 8,05 juta ton, lalu di tahun 2005 melonjak mendekati 20 persen, menjadi 10,1 juta ton dengan nilai lebih dari US$ 4,3 miliar. Ini tertinggal dari ekspor CPO Malaysia yang di atas 13 juta ton atau 54% dari total pasar CPO dunia yang 34 juta ton itu. Jika melihat luas lahannya, mestinya Indonesia bisa menjadi pemasok CPO nomor satu di dunia.

    Sayangnya, dari sisi produktivitas, Indonesia masih kalah. Dengan luas lahan 4,1 juta hektare, Indonesia hanya mampu menghasilkan 10,4 juta ton CPO per tahun. Sementara itu, Malaysia, yang luas lahannya 3,7 juta hektare mampu memproduksi 13,3 juta ton CPO per tahun. Tingkat produktivitas Indonesia masih 2,5 ton per hektare, sementara Malaysia sudah di atas 3,6 ton per hektare.

    Di pasar ekspor pun, Indonesia masih kalah dari Malaysia. Tahun 2003 ekspor CPO nasional mencapai 6,4 juta ton, atau naik tipis dari tahun 2002 yang 6,3 juta ton. Untuk tahun ini, diperkirakan ekspor CPO nasional bakal menembus 6,5 juta ton.

    Malaysia pada 1997 sudah mengekspor CPO sampai 7,7 juta ton. Jumlah itu kemudian melonjak pesat pada tahun 2002 menjadi 11,1 juta ton. Mereka pun secara sistematis mengembangkan industrinya, misalnya mengembangkan bibit kelapa sawit unggulan. Konon, dengan bibit ini, Malaysia akan mampu memacu produktivitas kelapa sawitnya menjadi 8 ton per hektare, atau meningkat 128% ketimbang saat ini yang 3,6 ton per hektare.

    Jangan sampai di atas kertas Indonesia hanya menikmati keunggulan komparatif, sementara Malaysia lebih menikmati hasil dari olahan kelapa sawit karena serius mengembangkan keunggulan kompetitif (value added) di sektor hilir. Indonesia masih terganjal berbagai kendala. Pemerintahnya tidak punya arah pengembangan industri sawit nasional yang konkret.

    Regulasi yang ada justru tidak merangsang peningkatan investasi. Pengembangan industri hilir yang terkesan kedodoran. Belum lagi banyaknya pungutan ekspor serta kurang terorganisasinya pengembangan industri sawit yang baik dari pelaku.

    Belum Punya Arah yang Jelas
    Menjadi penting dan mendesak dirumuskan grand design kebijakan pengembangan kelapa sawit nasional mulai dari hulu hingga ke hilir. Memang dalam buku prospek dan arah pengembangan agribisnis kelapa sawit terbitan Badan Litbang Pertanian, telah digagas strategi pengembangan terintegrasi vertikal dan horizontal.

    Maksudnya, keterkaitan antara upaya aplikasi inovasi teknologi, pengembangan usaha kelapa sawit di desa-desa, pengembangan pasar dalam dan luar negeri hingga pentingnya sokongan pengadaan infrastruktur yang didukung kebijakan pemerintah yang kondusif.

    Yang jadi soal, bagaimana usulan yang baik dalam buku itu bisa terjabarkan secara riil. Kongkritnya, bagaimana kita bisa bersaing dengan Malaysia yang memberi sokongan kuat terhadap lembaga riset dan industri CPO dan produk turunannya. Belajar dari Malaysia, yang sadar bahwa minyak sawit memang menjadi salah satu industri andalannya, di sana pemerintahnya mendirikan suatu lembaga yang bertujuan memberikan dukungan optimal terhadap industri ini.
    Lembaga tersebut memang memungut dana kepada pelaku industri, tetapi dananya untuk riset, pengembangan pasar, dan promosi. Urusan promosi, misalnya, di sana ditangani oleh Malaysia Palm Oil Promotions Council. Ketika AS meniupkan isu di pasar internasional bahwa minyak sawit merugikan kesehatan, lebih baik menggunakan minyak kedelai atau minyak biji bunga matahari, lembaga itulah yang menangkis berbagai tudingan miring tersebut. Di Indonesia? Selama ini, para pelakunya dibiarkan bertarung sendiri.

    Pembentukan Dewan Kelapa Sawit Nasional yang mewadahi bertemunya petani, pelaku industri kelapa sawit, peneliti/pengamat hingga birokrat mestinya dapat menjawab berbagai persoalan yang ada. Untuk diketahui, selama ini mitra dari Malaysia yang sudah lama punya dewan, Malaysian Palm Oil Board, lebih kerap bertanya ke Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI) jika ingin bekerja sama tertentu dengan mitra dari Indonesia lantaran di sini tidak ada Dewan Sawit.
    Kini, dengan lahirnya Dewan Sawit Nasional, kita berharap akan banyak kemajuan yang dicapai dalam perkelapasawitan kita.

    Rahmat Pramulya, mahasiswa Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB. Anggota Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi). (Twt)