• Perumusan Kebijakan CPO “Terjadi Tarik-menarik Antarinstansi”

    Sinar Harapan, Jakarta-25/07/07: Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru sebagai
    pengganti pungutan ekspor (PE) crude palm oil (CPO) yang dirasakan
    tidak mampu menurunkan harga minyak goreng ke level semula, yakni di
    kisaran Rp 6.500-6.800 per kilogram.

    Namun kebijakan ini masih dibahas secara serius di tingkat
    departemen terkait.
    ”Rasanya untuk kembali ke posisi semula sulit, tapi bukan tidak
    mungkin. Saat itu kita mengambil kebijakan PE karena secara teknis
    operasional paling sesuai dengan kondisi kita dan mudah dilakukan,”
    kata Menteri Pertanian (Mentan) Anton Apriyantono dalam seminar
    nasional “CPO untuk Pangan atau Energi” yang diselenggarakan Kadin
    Indonesia, Selasa (24/7).
    Menurut Mentan, kebijakan baru yang akan dikeluarkan pemerintah
    tersebut memang tidak mudah untuk dirumuskan, mengingat
    masing-masing departemen memiliki kepentingan tersendiri.
    “Tarik-menarik antarinstansi benar adanya, karena kepentingan kita
    juga berbeda-beda. Tapi kami sudah mencoba menyinkronkan di bawah
    koordinasi Menteri Perekonomian,” kata Anton.
    Ia mengakui kebijakan PE CPO yang diberlakukan saat ini memang tidak
    menguntungkan para pengusaha, namun kebijakan itu setidaknya mampu
    mengerem lonjakan harga CPO yang lebih tinggi.
    Terkait dengan daftar negatif investasi yang tidak memasukkan sektor
    perkebunan di dalamnya, Mentan menilai hal itu sesuai dengan
    perkembangan iklim investasi di Indonesia, terutama di sektor
    perkebunan yang memang banyak diminati investor asing.
    Meski demikian pemerintah merasa perlu mengeluarkan aturan mengenai
    pembatasan kepemilikan lahan kelapa sawit agar tidak terjadi praktik
    kartel yang merugikan dunia usaha di Indonesia.
    ”Daftar negatif investasi yang dikeluarkan menunjukkan sektor
    perkebunan sendiri terbuka untuk investasi asing dengan aturan
    kepemilikan saham hingga 95 persen oleh investor asing. Meski
    demikian mereka juga harus menyediakan plasma minimal 20
    persen,”tambah Mentan.
    Dia menjelaskan berdasarkan peraturan yang ada, kepemilikan lahan
    masing-masing perusahaan memang hanya dibatasi maksimal 100.000
    hektare. Namun sampai saat ini tidak ada aturan yang membatasi
    kepemilikan lahan dalam perusahaan holding.
    “Berdasarkan peraturan, satu perusahaan dibatasi hanya 100.000
    hektare, tapi kita belum punya aturan bila perusahaan tersebut masuk
    dalam holding. Jadi masalah ini kita bahas juga dalam forum
    antardepartemen,” ujar Anton.

    Aturan Khusus
    Hal senada dikemukakan Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
    Indonesia (GAPKI) Derom Bangun yang mengusulkan pemerintah
    mengeluarkan aturan khusus mengenai kepemilikan lahan kelapa sawit
    terkait tudingan kartel yang dilakukan beberapa perusahaan asing di
    Indonesia. Aturan itu sangat diperlukan karena jika sampai terjadi
    praktik kartel, petanilah yang akan sangat dirugikan.
    Kadin Indonesia sendiri mendesak agar dalam situasi yang berkembang
    seperti sekarang ini, di mana harga CPO melonjak tinggi di pasar
    internasional sehingga timbul permasalahan di dalam negeri, antara
    pemenuhan kebutuhan pangan (minyak goreng) atau sebagai alternatif
    energi, tidak menjadi kendala dan hambatan untuk menjadikan CPO
    sebagai produk unggulan. n
    . (Twt)