• Pengusaha tetap tolak wajib CSR terbatas

    Bisnis Indonesia, JAKARTA (197): Kalangan pengusaha yang tergabung dalam aliansi. Lintas Asosiliasi Industri Nasional (Linas) bersikukuh menolak. Kesepakatan pemberlakuan wajib CSR terbatas.

    Para pengusaha itu menolak meski pun kewajiban itu hanya untuk perseroan yang bergerak di sektor sumber daya alam dan kegiatan sejenis yang di tetapkan dalam rapat tertutup Panja RUU PT.

    Rapat Panja yang langsung di teruskan ketingkat panitia khusus hingga mendapat pandangan mini fraksi itu sekaligus menandai rampungnya pembahasan materi RUU PT.  selanjutnya disahkan di paripura DPR, jumat, 20 Juli.

    Menanggapi hal ini, Ketua Umum Linas Franky M. Sibarani mengatakan mekanisme pengambilan keputusan di dalam rapat panitia kerja tersebut telah menyalahi aturan karena pembahasan sebelumnya DPR tidak melibatkan industri yang tergabung di dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai stake holder utama pasal tersebut.

    “Apapun yang di ambil dalam keputusan malam itu mencerminkan pemahaman yang lemah dari Panja RUU PT. Di sisi lain, sosialisasi pemerintrah kepada kalangan dunia usaha tidak optimal. Pada akhirnya,“ kata Franky kepada Bisnis, kemarin.

    Di dalam kesempatan Panja 17 Juli lalu, status wajib CSR (corporate social responsibility) di simpulkan untuk seluruh perusahaan terkait sumber daya alam baik yang laba mau pun yang rugi. Alasannya, ongkos CSR tidak di ambil dari laba bersih, dan karena itu bisa di biayakan (taxdeductable).

    Besaran biayanya di pasal 74 RUU PT tentang wajib CSR yang di sepakati itu hanya disebut arahan berupa nilai yang pantas dan sewajarnya. Hal – hal teknis termasuk sanksi akan diatur labih lanjut melalui peraturan pemerintah.

     
    Dapat penolakan
    Salah satu sumber Bisnis di kadin mengatakan kewajiban CSR kepada perusahaan yang terkait sumber daya alam al;. Perusahaan pertambangan, minyak dan gas bumi, langsung mendapatkan penolakan tegas dari Mentari Energi dan SumberDaya Mineral Purnomo Yusgiantoro.

    ’’Menteri ESDM menolak tegas pasal 74 itu karena berdampak pada ruginya sejumlah industri yang berbasis  SDA. Sementara itu, Menko Perekonomian Boediono malah tidak tahu ada aturan pewajiban CSR di dalam RUU PT dan kalau pun tahu, beliau pasti akan mempertanyakan UU ini. Menteri Perindustrian Fahmi Idris sudah menegaskan akan berpihak kepada industri,’’ kata sumber itu.

    Menperin sebelumnya menyatakan akan mendukung pelaksanaan CSR secara sukarela bukan berlaku secara wajib. “Seyogianya dana yang di gunakan untuk CSR tidak di gunakan  untuk CSR tidak dikenai pajak. Jadi lebih kepada dorongan bukan keharusan,’’  katanya belum lama ini.

    Kalau dana yang dialokasikan perusahaan–perusahaan untuk CSR tidak terkena pajak, lanjut dia, hal itu merupakan insentif dan dorongan kuat untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

    Kemunculan Pasal 74 tersebut, ungkap sumber itu, sebenarnya merupakan desakan dari kepentingan Fraksi PKB dan PDI–P, namun tidak di sertai pemahaman komprehensif atas implikasi yang muncul dari pasal tersebut. “Jangan sampai ada intervensi kepentingan asing untuk menghancurkan industri kita,“ lanjutnya.

    Jika terjadi maka akan menjadi negatif profit bagi berlangsungnya investasi.  “Kalau membaca penjelasan dalam draf RUU tersebut, isinya sangat mengambang dan bisa menimbulkan multitapsir. Saya setuju kalau pasal ini di hapuskan saja dari UU tersebut,’’ ujarnya.

    Ditemui terpisah, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima menyatakan resistensi penolakan pengusaha justru menyiratkan kecurigaan.

    Menurut dia, pengusaha telah berpikir sempit karena pelaksanaan CSR hanya di perhitungkan berdasarkan  skala ekonomi melalui berbagai program kedermawanan (charity).

    “Perusahaan yang telah mengambil sumber daya alam secara penuh harus bertanggung jawab kepada publik,’’ kata Aria Bima di DPR, ungkapnya, diharapkan justru akan bermanfaat bagi kalangan industri karena ketetapan Uni Eropa mewajibkan produk–produk ekspor harus memenuhi pelaksanaan CSR.(Yusuf Waluyo Jati) SLt