• Pemerintah Tidak Bisa Campuri Keputusan Direksi BUMN

    Suara Pembaharuan Jakarta, 11/07/07: Pemerintah harus memberikan wewenang penuh kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bila politik reformasi BUMN ingin tercapai di tahun 2008. Kedepannya, pemerintah tidak bisa lagi campur tangan terhadap keputusan yang diambil direksi BUMN, karena jalannya instansi tersebut tidak bisa diatur oleh birokrasi.

    Hal tersebut dikatakan Menteri Negara (Meneg) BUMN, Sofyan Djalil, dalam acara seminar sehari, "Reformasi BUMN di Era Indonesia Baru," di Jakarta, Selasa (10/7).

    "Selama ini BUMN dan birokrasi tidak sejalan. Undang-Undang mengatur bahwa aset BUMN adalah aset negara. Hal itu konyol, karena membatasi ruang gerak BUMN," ujar Sofyan.

    Politik reformasi BUMN adalah meningkatkan daya kompetisi perusahaan melalui penajaman fokus bisnis, perbaikan skala usaha, menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, serta pengembangan pasar modal domestik.

    Manfaat dari tercapainya politik reformasi BUMN, menurut Djalil, sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi negara. Ia bahkan bersedia menghapus kebijakan untuk memberikan izin kepada setiap keputusan yang diambil direksi BUMN.

    "Selama ini direksi selalu meminta izin pada Meneg BUMN bila membuat keputusan. Padahal, izin tersebut tidak berpengaruh apa-apa, karena hanya direksi BUMN yang mengetahui manfaat keputusan itu," tutur Sofyan.

    Bila reformasi tercapai, direksi BUMN harus berpikir lebih matang dalam membuat dan mengambil keputusan. Sofyan menambahkan, direksi harus melihat lima poin penting dalam mengambil keputusan. Pertama, direksi harus melihat dampak dari keputusan yang diambil. Kedua, keputusan dibuat dengan penuh pertimbangan. Ketiga, keputusan dibuat dengan hati-hati, jangan hanya menguntungkan satu pihak saja. Keempat, direksi harus bebas dari pesan sponsor (campur tangan). Kelima, keputusan yang dibuat harus bebas dari konflik.

    Menanggapi pernyataan Sofyan, Ketua Komisi VI DPR, Didik J Rachbini, tidak setuju apabila birokrasi tidak boleh campur tangan dalam setiap keputusan direksi BUMN. Menurutnya, politik reformasi harus melibatkan stakeholder utama, yaitu birokrasi, parlemen, masyarakat, berbagai rangkaian kebijakan, dan media.

    "Seharusnya BUMN bekerjasama dengan stakeholder utama, dan menjadi tangan kanan pemerintah. Sehingga, antara BUMN dan pemerintah bisa berjalan beriringan, bukan saling menjegal atau mencari keuntungan," katanya.

    Meskipun tidak setuju bila birokrasi dilepaskan dari BUMN, Didik percaya politik reformasi BUMN di Indonesia bisa tercapai. Untuk mencapai reformasi BUMN, Meneg juga mengupayakan suatu mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi calon Direksi dan Komisaris BUMN.

    "Uji kelayakan dan kepatutan sepenuhnya tugas Meneg BUMN, DPR hanya mengawasi saja. Tetapi proses seleksi anggota BUMN harus transparan, dilihat apakah calon memiliki kredibilitas," papar Didik.

    Turut hadir dalam seminar Komisaris Utama PT Krakatau Steel, Amir Sambodo, mengatakan pemerintah harus mencontoh dua negara tetangga yang menjadikan BUMN sebagai tangan kanan. Kedua negara tersebut Singapura dengan Temasek dan Malaysia dengan Khazanah. Temasek mampu melakukan investasi di sektor teknologi modern, sedangkan Khazanah merupakan konglomerat dalam pasar saham. [EAS/M-6]. (Twt)