• Pemerintah Tetap Pertahankan Saham Mayoritas di BUMN Perkebunan

    Jakarta 16/7  (SIB) – Pemerintah akan tetap mempertahankan kepemilikan saham mayoritas negara pada rencana pembentukan holding BUMN Perkebunan.

     

    “Bila berada dalam posisi minoritas maka negara tetap harus memiliki kuasa pengendalian baik dengan saham seri A atau mekanisme lain yang lazim,” kata Meneg BUMN Sofyan Djalil, di Jakarta, Selasa.

     

    Hal itu karena BUMN perkebunan dinilai berbasis sumber daya alam yang bersifat padat karya. Selain itu BUMN perkebunan berfungsi sebagai penyeimbang swasta dan menggunakan lahan yang sangat luas dengan waktu produksi yang panjang.

     

    “Dapat dipertimbangkan untuk pelepasan saham diprioritaskan pada karyawan BUMN, petani sekitar perkebunan, dan Pemda dengan tetap mengikuti mekanisme bisnis yang lazim,“ katanya.

     

    Seperti diketahui pada sektor perkebunan terdapat 14 PTPN diseluruh Indonesia dan satu PT RNI dengan total penjualan bersih mencapai Rp.20,7 triliun dengan ekuitas sebesar Rp.7,3 triliun.

     

    Berdasarkan kajian konsultan maka alternatif holding yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk holding yang menangani pemasaran, investasi, dan kebijakan strategis. Dalam skenario ini PTPN I-XIV serta PT RNI menjadi anak holding, sedangkan alternatif lain adalah membentuk multiple holding berdasarkan wilayah, komoditas (tanaman) dan champion.

     

    Jika holding terbentuk maka nilai ekuitas BUMN perkebunan akan meningkat 107,35 persen dari Rp.30,03 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp.62,27 triliun pada 2009.

     

    “Penjelasan restrukturisasi BUMN perkebunan ini perlu segera dilakukan untuk menghindari hilangnya momen penciptaan nilai dan harsil konsolidasi dan sinergi yang diharapkan,” kara Menteri.

     

    Untuk itu segera dilakukan kejian pembentukan holding antara konsultan dengan BUMN tersebut dengan juga mempertimbangkan aspek geografis, lahan, komoditas, budaya perusahaan dan SDM. (Ant/1) SLt.