• PE CPO Tak Efektif Turunkan Harga Minyak Goreng

    Bisnis Indonesia (3/7) JAKARTA. Meski pungutan ekspor minyak sawit dan produk turunannya telah diterapkan sejak lebih dari dua minggu lalu, hanrga minyak goreng (migor) masih relatif tinggi, bahkan di sejumlah daerah tetap bertengger di Rp.9.000 per kg.

    Padahal, pengenaan pungutan ekspor (PE) ini ditargetkan mampu menjinakkan harga migor di pasaran kembali ke harga ideal berdasarkan perhitungan biaya produksi dan distribusinya, yakni Rp.6.500-Rp.7.500 per kg. Berdasarkan data perkembangan harga Departemen Perdagangan per 29 Juni, harga rata-rata migor nasional masih Rp.8.676 per kg, sedangkan di daerah Jakarta mencapai Rp.8.900 per kg.

    ***
    Direktur  Eksekutif  Gabungan Industri Minyak  Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengaku heran jika harga migor dalam negeri masih tinggi, padahal harga minyak sawit mentah(CPO) dunia menurun secara signifikan.

    “Harga di pabrik saja Rp.7.000 per kg, saya heran kok bisa tidak turun, mungkin pedagangnya yang mengambil keuntungan atau datanya kurang valid ,” kata Sahat, kemarin.

    Ditambah dengan meningkatnya pasokan CPO dari luar Jawa setelah kenaikan PE per 15 Juni, menurut dia harga minyak goreng di dalam negeri seharusnya sudah di kisaran Rp.6.500-Rp.7.500 per kg.

    Setelah kenaikan PE, pasokan CPO ke Jawa mencapai 180.000  ton per 30 Juni atau selama sepuluh hari terakhir. Padahal, pasokan per 15 Juni hanya 140.000 ton, sehungga total pasokan CPO ke Jawa pada Juni 320.000 ton.

    “Seharusnya itu [320.000 ton]  lebih dari cukup, karena kebutuhan di Jawa hanya 240.000 ton, baik untuk migor atau turunnya, dan selanjutnya [didistribusikan] ke Makasar, Banjarmasin dan daerah lain.”

    Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Derom Bangun menyatakan memang kenaikan PE  CPO  dan  turunnya tidak akan menyelesaikan soal, jadi perlu adanya instrumen lain.

    “Kalau ada PE penurunan harga migor itu langsung, tidak usah menunggu dua minggu. Karena penggusaha langsung membuat harga baru sesuai dengan PE, jadi saya pikir DMO perlu segera di terapkan pula.”

    Hal senada disampaikan Irmadi Lubis, anggota komisi VI  DPR. Dia kembali mengecam putusan coba-coba pemerintah dengan menaikan PE  CPO, karena instrumen itu tidak bisa meredam kenaikan harga.  “Sementara itu rakyat didiamkan agar terbiasa dengan harga keseimbangan baru migor,” tukasnya.

    Terlalu dini

    Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan terlalu dini untuk menilai efektivitas tambahan pungutan ekspor menjadi 6,5% terhadap minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya meski evaluasi tetap dilakukan secara berkala.

    Mari mengatakan pengaruh tambahan pungutan ekspor menjadi,sekitar 6,5% terhadap ekspor produk itu baru terlihat sekitar satu-tiga bulan. “[Pemberlakuan] tambahan PE CPO baru 10 hari. Masih terlalu dini untuk melihat efektivitasnya. Dampak PE terhadap ekspor biasanya baru terlihat satu-tiga bulan,” katanya, akhir pekan lalu.

    Selain evaluasai PE CPO dan produk turunannya, Mendag melanjutkan saat ini pemerintah juga masih menyiapkan ketentuan kewajiban memasok CPO dan turunannya kedalam negeri lebih dikenal sebagai domestik market obligation.

    Pemerintah, juga menyiapkan mekanisme baru operasi pasar migor curah yang diharapkan lebih murah, untuk melindungi rumah tangga miskin dan UKM makanan dan minuman. SLt