• Kepemilikan Holding Lahan Sawit Dibatasi

    Jawa Pos, Jakarta-25/07/07 – Kepemilikan kebun kelapa sawit oleh perusahaan holding (group) bakal dibatasi. Itu untuk mencegah terjadinya praktik kartel di pasar minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). "Pembatasan lahan untuk holding masih dimatangkan. Kita khawatir jika ada penguasaan lahan besar yang dimiliki satu holding," ujar Menteri Pertanian Anton Apriantono di Jakarta kemarin.

    Saat ini, pemerintah sedang memikirkan bagaimana jalan keluar melakukan pembatasan itu. pembahasannya harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait. "Pemerintah tidak menginginkan dominasi holding tertentu terhadap lahan kelapa sawit." Sebelumnya, pemerintah mengatur kepemilikan lahan kelapa sawit maksimal 20 ribu hektare untuk setiap perusahaan per provinsi.

    Setelah itu, pemerintah memperluas batasan kepemilikan lahan sawit menjadi 100 ribu untuk setiap perusahaan per provinsi. Namun, belum ada aturan yang mengatur kepemilikan holding. "Itu yang sampai kini belum ada aturannya," sebutnya.

    Menurutnya, salah satu alasan perlunya pembatasan adalah untuk mengantisipasi serbuan investor asing, salah satunya Malaysia. Meski begitu, dia mengakui rencana pembatasan lahan untuk holding belum memiliki target karena masih dalam tahap pembahasan antara departemen. "Prinsipnya kita tidak ingin terjadi penguasaan dominan dalam satu holding," tegasnya.

    Pihaknya juga mengusulkan agar pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri CPO dihapus demi meningkatkan pengembangan komoditas itu di sektor hilir. Hingga kini, pengusaha CPO dan produk turunannya belum mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sekitar 10 persen seperti yang sudah dinikmati komoditas lain. "Kita dari dulu mengusulkan penghapusan PPN CPO untuk meningkatkan produksi hilir. Tapi, kita tidak bisa mengeluarkan sendiri mesti bicara dengan interdep," terangnya.

    Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Derom Bangun mengaku setuju dengan pembatasan itu. Menurutnya, hal itu membuat iklim persaingan menjadi lebih sehat. Pengaturan kepemilikan kebun sawit oleh holding memberi kesempatan pada pengusaha kecil dan petani untuk ikut memiliki. "Untuk mendorong investasi dalam industri CPO, pemerintah juga perlu memberi insentif berupa fasilitas infrastruktur seperti jaminan pasokan listrik," jelasnya. (wir). (Twt)