• Pungutan Ekspor untuk Subsidi Minyak Goreng

    (TEMPO Interaktif, Jakarta 18/06/07) Hasil dinaikkannya pungutan ekspor produk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya menjadi 6,5-10 persen harus dialirkan kembali untuk subsidi pabrik pengolahan minyak goreng.

    Dengan demikian, ujar pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance, Fadhil Hasan, kenaikan pungutan ekspor efektif terhadap penurunan minyak goreng.

    Selain itu, menurut dia, perlu ada kombinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga CPO. Maksudnya, selain menaikkan pungutan ekspor, kebijakan program stabilisasi harga dan penetapan kewajiban memenuhi pasar dalam negeri (domestic market obligation/DMO) perlu tetap dilanjutkan.

    "Menaikkan pungutan ekspor saja tidak cukup," ujar Fadhil kepada Tempo di Jakarta, Minggu. "Tanpa subsidi terhadap pabrik pengolahan, harga minyak goreng sulit turun."

    Terlebih lagi, dia melanjutkan, kecenderungan harga CPO di pasar dunia terus bergerak naik. Kondisi ini membuat kenaikan pungutan ekspor menjadi 6,5 persen tidak berpengaruh terhadap eksportir CPO. "Artinya, boleh jadi mereka akan tetap mendahulukan ekspor ketimbang pasar dalam negeri," tutur Fadhil.

    Menurut dia, kebijakan pemerintah soal CPO dan minyak goreng perlu dipikirkan secara matang. Sebab, di tengah tingginya permintaan CPO dan harga CPO dunia yang terus naik, kenaikan pungutan ekspor bisa menjadi kontradiktif. "Daya saing menjadi turun atau pasar CPO kita diambil negara lain," kata Fadhil.

    Pandangan serupa dilontarkan analis pasar keuangan Mirza Adityaswara. Dia memaparkan harga CPO adalah harga internasional yang cenderung naik terus. Penyebabnya, dunia mencari bahan-bahan alternatif pengganti minyak fosil dan keharusan menaati Protokol Kyoto untuk mengurangi polusi karbon dioksida (CO2).

    Tentang harga minyak goreng, kata dia, pemerintah akan tetap disalahkan selama tidak ada sosialisasi perubahan pola penggunaan CPO.

    Salah seorang pengusaha CPO yang enggan disebutkan namanya menuturkan kebijakan pungutan ekspor tak akan bisa menurunkan harga minyak goreng. "Yang tepat adalah program stabilisasi harga atau DMO," ujarnya.

    Menurut dia, para pengusaha pun kecewa atas pemberlakuan kenaikan pungutan ekspor menjadi 6,5 persen. Dengan keputusan itu, kata dia, produsen menganggap kebijakan program stabilisasi harga tak akan dilanjutkan.

    Pemerintah mengumumkan kenaikan pungutan ekspor pada Jumat lalu. "Otomatis Jumat malam lalu program stabilisasi harga sudah kami setop," katanya. "Padahal program stabilisasi harga untuk minggu kedua sudah disiapkan 19 ribu ton," ujarnya lebih lanjut.

    Corporate Communication and Public Relations Sinar Mas Group Prima Lembana, melalui rilisnya, menyatakan pemerintah harus meninjau kembali keputusan menaikkan pungutan ekspor CPO apabila ternyata tidak efektif menurunkan harga minyak goreng.

    Dia pun berpendapat, jika DMO, yang telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, dapat dilaksanakan dengan tertib, lonjakan harga minyak goreng dalam negeri dapat diatasi.

    Kalangan pengusaha berkeyakinan ekspor akan tetap tumbuh kendati ada kenaikan pungutan. "Mau tidak mau, suka-tidak suka, produsen tidak akan menganggurkan sawitnya untuk tidak diekspor. Bagi kami, menekan keuntungan masih masuk akal," kata Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Derom Bangun.

    Badan Pusat Statistik juga memperkirakan target pencapaian nilai ekspor tahun ini, senilai US$ 100 miliar, akan tercapai kendati ada kenaikan pungutan ekspor CPO. Sebab, masih banyak produk ekspor andalan selain CPO yang bisa digenjot pemerintah.

    "Masih banyak produk nonmigas unggulan lainnya, seperti karet dan kopi," ujar Kepala BPS Rusman Heriawan pada Tempo, Sabtu lalu. (Twt)