• Pungutan CPO dihapus bila DMO berlaku

    Jakarta, Departemen Perindustrian mengusulkan ketentuan pungutan ekspor (PE) minyak sawit mentah sebesar 6,5% akan dihapus di dalam rancangan DMO Plus yang tengah disusun pemerintah.
     
    Depperin menilai penerapan PE tersebut dalam jangka panjang akan berdampak negatif yang menimbulkan keguncangan perdagangan internasional dan kerugian petani sawit serta rentan terhadap penyelundupan CPO dan produk turunannya ke pasar global akibat ketiadaan jaminan pengawasan di pelabuhan.
     
    Dampak penerapan PE ini sangat besar. Bisa saja harga internasional meningkat karena pasokan CPO dunia berkurang. Pada dasarnya [dengan pernerapan PE], kita ini sedang melawan mekanisme pasar kata Dirjen Industri Agro dan Kimia Depperin Benny Wachjudi.
     
    Penerapan PE yang berkelanjutan, kata dia, dapat mengisolasi Indonesia dari tata niaga Internasional. Karena itu, dalam menghadapi situasi pasar yang sangat terbuka ini pemerintah tidak bisa lagi melakukan intervensi berlebihan melalui penerapan PE karena dapat memasung industri dalam negeri.
     
    Di tengah pasar yang liberal itu, kata dia, aturan PE tidak lagi diperlukan di dalam domestic market obligation (DMO) Plus. "Kita tidak ingin seperti Malaysia yang terlalu mengintervensi harga komoditasnya [dengan PE]. Kalau menerapkan seperti yang terjadi di Malaysia maka langkah kita mundur," kata dia.
     
    Menurut prediksi Oil World, produksi CPO dunia pada tahun ini hanya akan tumbuh 8% sementara permintaan dunia diperkirakan bakal menembus 67%, sehingga kalangan produsen CPO besar dunia seperti Indonesia, masih memprioritaskan ekspor. Namun hal ini justru berdampak pada ketidakstabilan harga minyak goreng di pasar dalam negeri.
     
    Kajian pemerintah tentang rancangan regulasi DMO Plus (tanpa PE), kata Benny, akan berisi penyeimbangan sektor hulu dan hilir CPO a.l. pengaturan pasokan dan harga CPO ideal di dalam negeri, biaya processing, pengaturan harga MGS di tingkat distribusi, pengecer, dan konsumen, mekanisme pengawasan hingga ketetapan sanksi.
     
    Benny berjanji awal Juli, pemerintah akan mengeluarkan konsep DMO Plus yang baru. "Kalau DMO plus ini efektif [menurunkan harga MGS] kan tidak perlu PE [lagi]. Tunggu saja dua minggu kedepan. Dan saya duga akan dibuatkan Parpres atau PP. Sebab kalau hanya SKB saya rasa tidak akan efektif menekan harga," lanjut dia.
     
    Dalam ketentuan DMO plus nanti, ujar dia, pemerintah juga akan menyusun aturan seluruh komoditas turunan CPO guna menghindari terjadinya penyalahgunaan CPO yang menimbulkan ketidakpastian berusaha.
     
    Bukan akibat PE
    Sementara itu, kalangan pelaku industri kelapa sawit menilai penurunan harga CPO di dunia tidak semata-mata akibat kenaikan PE melainkan adanya peningkatan produksi dan subtitusi terhadap komoditas lain.
     
    Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan saat ini produksi CPO dunia mulai mengalami peningkatan karena pengaruh panen musiman di masing-masing negara produsen.
     
    "Jadi, tidak hanya karena PE, itu kebetulan saja berbarengan dengan peningkatan produksi CPO mendekati Juli. Sehingga harga turun," kata Sahat kepada Bisnis di Jakarta.
     
    Mengacu pada perkembangan musim panen kelapa sawit, dia menjelaskan produksi CPO dunia pada bulan Juli mengalami kenaikan secara signifikan dan puncak dari peningkatan produksi terjadi pada Oktober.
     
    Selain itu, paparnya, dengan adanya fenomena kenaikan harga CPO mencapai US870 per ton, maka sejumlah negaradi Eropa melakukan substitusi ke komoditas lain yang juga menghasilkan minyak makan, semacam rape seed oil (kanola) dan minyak kedelai.
     
    Dulu ketika harga CPO lebih kompetitif dibandingkan rape seed oil dan minyak kedelai mereka memilih CPO. Tapi, ketika harga mencapai US870 per ton mereka kembali lagi."
     
    Sementara itu, harga CPO di lelang Kantor Pemasaran Bersama PT Perkebunan Nusantara kemarin turun menjadi Rp. 6.656 per kg dari semula Rp. 7.400 per kg-sebelum ada kenaikan PE. (Bisnis Indonesia, 26 Juni 2007, Abd)