• Petani Sawit dan Pengusaha Pasrah

    (Jakarta Kompas 18-06-07) Sedikitnya, 10 juta petani kelapa sawit pasrah menghadapi keputusan pemerintah yang telah menaikkan pajak ekspor minyak sawit mentah dan turunannya menjadi 6,5 persen. Setelah pemerintah memberlakukan kebijakan itu, Jumat (15/6), harga tandan buah segar anjlok Rp 100-Rp 150 per kilogram.

    "Pemerintah sudah memutuskan, kami hanya bisa menerima. Sekarang kami minta kepada pemerintah segera memperbaiki mekanisme penerimaan, agar dana pajak ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya itu dipakai untuk pengembangan kelapa sawit domestik," kata Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad, yang dihubungi di Medan, Minggu (17/6).

    Dari sembilan jenis produk kelapa sawit, hanya tandan buah segar (TBS) dan inti (kernel) kelapa sawit yang dinaikkan PE-nya menjadi 10 persen. PE delapan jenis produk turunan buah kelapa sawit sekarang sudah menjadi 6,5 persen (Kompas, 16/6).

    Pemerintah menaikkan PE untuk menstabilkan harga minyak goreng curah domestik. Saat ini, harga minyak goreng curah sudah turun dari Rp 10.000 per kg menjadi Rp 8.500 per kg. Saat PE CPO masih 1,5 persen dengan harga patokan ekspor (HPE) bulan Juni 2007 sebesar 622 dollar AS per ton, harga TBS masih berkisar Rp 1.050-Rp 1.400 per kg. Ketika itu, nilai PE dari setiap ton CPO yang diekspor sebesar 9,3 dollar AS.

    Sejak dinaikkan menjadi 6,5 persen, nilai PE CPO menjadi 40,43 dollar AS per ton atau melonjak 31,1 dollar AS per ton. Setiap kenaikan PE 1 dollar AS per ton akan menekan harga TBS sawit sebesar 0,14 dollar AS per ton sehingga dengan kenaikan PE CPO sebesar 5 persen, harga TBS turun 4,35 dollar AS (sekitar Rp 39.150) per ton.

    Asmar mengatakan, keputusan kenaikan PE memberatkan petani di tengah merosotnya harga TBS karena kawasan Sumatera bagian utara mulai masa panen raya. Penurunan harga TBS diperkirakan masih akan berlanjut pada Juli hingga September. Oleh karena itu, Apkasindo mendesak pemerintah untuk segera mengembalikan dana PE CPO yang diperkirakan jumlahnya berkisar Rp 10 triliun. Dana tersebut dapat dipakai untuk membantu petani meremajakan tanamannya.

    "Dari 2 juta hektar perkebunan sawit rakyat, 1 juta hektar di antaranya berusia di atas 25 tahun. Jadi, harus diremajakan. Pemerintah harus secepatnya membantu petani. Apabila menunggu program subsidi bunga kredit pasti sulit melaksanakannya," ujarnya.

    Bersikap mendua

    Direktur Eksekutif Gabungan Minyak Nabati Indonesia Sahat Sinaga mengatakan, pemerintah bersikap mendua terhadap industri hilir kelapa sawit. Kenaikan PE olein dari 0,3 persen menjadi 6,5 persen merupakan disinsentif terhadap pengusaha.

    "Kebijakan ini bisa menyebabkan kegiatan produksi 62 prosesor domestik berkapasitas produksi 21 juta ton berkurang. Kami mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengembangkan industri hilir kelapa sawit," kata Sahat.

    Di tempat terpisah, CEO Sinar Mas Agribusiness and Food Franky O Widjaja menyarankan agar pemerintah dan Dewan Minyak Sawit Indonesia mencari solusi untuk kebijakan jangka panjang mengenai tata niaga minyak sawit dalam negeri. Volume kewajiban memasok pasar domestik harus tercantum eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sehingga mengikat semua pihak.

    Sampai saat ini, Sinar Mas sudah menyalurkan 21.000 ton minyak goreng curah dengan subsidi selisih harga Rp 29,5 miliar. Sinar Mas akan tetap mendukung upaya pemerintah menurunkan harga minyak goreng tanpa mengorbankan kepentingan petani sawit.(Twt)