• Pemerintah Kaji Subsidi Minyak Goreng

    TEMPO Interaktif, Jakarta 26-06-07:Pemerintah mengkaji kemungkinan penggunaan instrumen subsidi minyak goreng untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar dalam negeri.

    Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan instrumen subsidi merupakan salah satu alternatif yang dihitung-hitung pemerintah selain pengenaan tambahan tarif pungutan ekspor.

    "Ini yang sedang kami evaluasi, apakah dengan DMO (kewajiban memasok pasar lokal) atau dengan Operasi Pasar secara terarah," kata Menteri Perdagangan usai rapat kerja dengan Komisi Perdagangan DPR di Senayan Jakarta, kemarin.

    Namun, pemerintah musti berfikir serius soal itu terutama menyangkut siapakah yang akan dibantu dengan subsidi itu. "Apakah seluruh masyarakat ataukah cuma masyarakat yang berpenghasilan rendah saja?" kata Mari.

    Siapa sasaran subsidi yang dipilih, lanjutnya, akan berpengaruh terhadap mekanisme pelaksanaan Operasi Pasar minyak goreng tersebut. Juga soal berapa volume subsidi dan harga yang ditawarkan. Kalau subsidi dianggap efisien maka juga harus diputuskan siapa yang ditugaskan untuk melaksanakan operasi pasar dan bagaimana mekanismenya supaya efisien.

    Dari segi jumlah stok CPO di dalam negeri, lanjut Mari, sebenarnya tidak ada persoalan. Hanya saja, lanjutnya, harga menjadi tidak terjangkau bagi konsumen di dalam negeri karena pengaruh melesatnya harga CPO di pasar internasional.

    Siapa yang akan menanggung subsidi selisih harga pasar dengan harga yang diinginkan pemerintah, kata Mari, juga belum diputuskan. "Siapa yang menanggung subsidi belum kami putuskan karena ini menyangkut aspek hukum," kata dia.

    Menurutnya, Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang memayungi pelaksanaan subsidi minyak goreng. Apalagi, selama ini yang berperan dominan dalam bisnis minyak kelapa sawit ini adalah sektor swasta.

    Berbeda dengan Malaysia yang mayoritas dimiliki negara dan mereka bisa menjalankan subsidi langsung minyak goreng ke dalam negerinya tanpa harus melalui sistem anggaran negara. "Kita tidak punya meknisme dan jangkauan tangan pemerintah seperti mereka (Malaysia)," ujarnya. (Twt)