• Kenaikan PE Minyak Sawit Tidak Efektif

    Kenaikan pungutan ekspor (PE) minyak kelapa
    sawit (CPO) dan turunannya rata-rata 6,5 persen ternyata belum efektif
    menurunkan harga minyak goreng di pasar. Itu terlihat dari harga minyak goreng
    (migor) di pasar ritel masih bertengger di Rp 9.000-Rp 10.000 per kg.

    Ketua Harian GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Derom Bangun
    menjelaskan saat ini harga ekspor CPO Indonesia sekitar USD 600 per ton. Dengan
    adanya PE 6,5 persen, ekspor CPO menjadi USD 561 per tonnya. "Penurunan
    tersebut hanya mempengaruhi harga di dalam negeri yang terkoreksi lima persen. Kalau
    sekarang Rp 9.000, turun jadi Rp 8.650," katanya kepada Jawa Pos kemarin.

    Jika harga minyak goreng diharapkan turun ke Rp 7.000 per kg, berarti harus ada
    penurunan harga lagi sekitar Rp 1.650. "Karena itu, kami harap PE yang
    baru hasilnya digunakan untuk subsidi harga bagi masyarakat," tegas Derom.
    Langkah itu akan berdampak pada stabilisasi harga minyak goreng.

    Anggota Majelis Pakar Dewan Koperasi Indonesia Sutrisno Iwantono menyatakan,
    temuan KPPU mengenai sistem oligopoli dalam pasar minyak goreng sebenarnya bisa
    dilihat setelah pemberlakuan PE CPO. "Kalau memang harganya tidak turun,
    indikasi kartel menguat," ujarnya.

    Kartel minyak goreng bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, menetapkan harga
    pasar secara bersama-sama, kemudian membagi pasar. "Karena itu, temuan
    KPPU mengenai oligopoli yang mengarah kartel harus ditindaklanjuti,"
    katanya. Meski demikian, komisaris independen Bank Bukopin itu menegaskan
    oligopoli tidak sama dengan kartel.

    KPPU bisa melakukan investigasi dengan melihat apakah perusahaan-perusahaan
    minyak goreng tersebut pernah melakukan rapat bersama untuk menetapkan harga,
    termasuk membagi pasar. "Contoh membagi pasar adalah perusahaan A
    diberikan keleluasaan di Sumatera. Meski ada banyak pemain di Indonesia, tapi
    pasar Sumatera tidak sehat karena hanya ditentukan satu perusahaan,"
    sebutnya.

    Saat ini, ada delapan perusahaan sebagai pemain besar di industri CPO. Yaitu
    Grup Sinar Mas, Mina Mas (Malaysia), Astra Agro Lestari, Asian Agri (Grup Raja
    Garuda Mas), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Lalu, Wilmar Internasional
    (Singapura), Indofood Agri (Grup Salim), dan London Sumatera yang saat ini
    dimiliki Grup Salim.

    Selain itu, perusahaan minyak goreng juga harus melakukan introspeksi apakah
    benar ada upaya untuk menciptakan pasar tidak sehat. "Ini penting,
    layaknya general check-up untuk kesehatan," katanya. Sebelumnya, anggota
    KPPU Syamsul Maarif mengemukakan dari kajian sementara KPPU, ditemukan indikasi
    industri CPO dari hulu ke hilir mengandung sistem oligopoli.

    Ketua Komisi VI DPR Didik J. Rachbini menambahkan, gejala kenaikan harga adalah
    refleksi kelangkaan pasar. Fenomena tersebut biasa terjadi di pasar yang
    tingkat permintaannya tinggi. "Tetapi, kenaikan harga yang ekstrem tidak
    boleh dibiarkan. Karena itu, harus ada kendali atas harga yang meningkat
    tersebut," sahutnya.

    Selain kenaikan PE CPO dan memperbesar pasokan, lanjut dia, pemerintah perlu
    melakukan intervensi ketiga. Yakni intervensi hukum persaingan usaha, karena
    diduga ada struktur pasar yang bersifat oligopoli dan indikasi kartel.

    (PT Perkebunan Nusantara XII – 18 Juni 2007), (Twt)