• Kenaikan PE CPO Turunkan Ekspor 5-7 Persen

    Jakarta (ANTARA News-25-06-07) –
    Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan pengenaan tambahan Pungutan
    Ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya pada 15 Juni menjadi
    rata-rata 6,5 persen akan menurunkan kinerja ekspor komoditi andalan Indonesia
    itu antara 5-7 persen saja.

    "Kenaikan PE sudah diperhitungkan dampaknya terhadap penurunan ekspornya,
    kira-kira 5-7 persen. Kita anggap itu tidak terlalu tinggi karena itu kita
    tidak menaikkan PE dengan sangat tinggi," kata Mendag di Jakarta, Senin.

    Jika PE dikenakan sangat tinggi, lanjut dia, maka dampaknya terhadap kinerja
    ekspor akan besar dan harus dicari keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan
    pasokan CPO dalam negeri.

    "Untuk harga minyak goreng kita harapkan harga turun sampai
    Rp7.000-Rp7.500 per kg tapi ini masalah waktu," ujarnya.

    Dampak pengenaan PE, menurut Mari, tidak dapat terjadi seketika namun
    membutuhkan waktu beberapa bulan.

    "PE tambahan itu dampaknya menurunkan ekspor, sehingga punya dampak
    terhadap penurunan harga. Tapi PE bukan satu-satunya instrumen untuk menurunkan
    harga minyak goreng dalam negeri," tambahnya.

    Menurut dia, pemerintah masih mempelajari dan mengevaluasi penerapan Domestik
    Market Obligation (DMO/kewajiban pasok dalam negeri) atau Operasi Pasar (OP)
    yang terarah pada masyarakat yang membutuhkan saja.

    "Yang akan kita bantu itu siapa? Apakah seluruh masyarakat atau hanya
    terarah pada rakyat yang berpendapatan rendah. Itu akan menentukan bentuk DMO
    yang akan diterapkan," jelasnya.

    Dari sisi pasokan, Indonesia tidak memiliki masalah namun jika diputuskan untuk
    melakukan subsidi harga minyak goreng diperkirakan sulit karena Indonesia tidak
    memiliki aturan hukum untuk melakukannya.

    "Jumlah tidak masalah, tapi siapa yang mau menanggung selisih harganya
    (antara harga internasional dan harga yang ditargetkan) karena ada aspek hukum
    yang harus kita ikuti. Ini harus kita cermati dengan baik karena semua
    pemainnya swasta berbeda dengan Malaysia yang kebanyakan pemainnya secara
    langsung atau pun tidak langsung adalan milik pemerintah," paparnya.

    Dengan pola kepemilikan perusahaan CPO seperti Malaysia, maka lebih mudah untuk
    menentukan kebijakan subsidi untuk kebutuhan dalam negeri mereka.

    "Dalam sistem anggaran kita tidak punya mekanisme itu (dana PE untuk
    subsidi minyak goreng) dan kita tidak punya jangkauan untuk mengendalikannya.
    Subsidi harus efisien, dan tepat sasaran," tuturnya.

    Ekspor CPO Indonesia pada 2006 mencapai 12,1 juta ton, dan tahun ini
    ditargetkan meningkat hingga 13,2 juta ton dengan perolehan devisa 4,3 miliar
    dolar AS.(Twt)