• Kelapa Sawit, Berkah atau Masalah?

    Sejarah
    perkebunan adalah sejarah kepedihan. Komoditas perkebunan membuat bangsa ini
    dijajah. Nilainya yang tinggi membuat semua bangsa tergiur menguasainya.
    Sejarah mencatat bagaimana keuntungan besar diraih korporasi kartel VOC. Tanam
    paksa memberi Belanda uang 830 juta gulden. Agrarisch Wet 1870 adalah cikal
    bakal perusahaan perkebunan besar yang roh dan jiwanya hingga sekarang masih
    hidup, seperti dapat dilihat dalam struktur ekonomi dualistik. Dalam struktur
    ini, kehidupan perusahaan besar dengan manajemen dan organisasi modern
    berdampingan dengan perkebunan rakyat yang dilaksanakan oleh para pekebun kecil
    yang sederhana dan "tradisional".

    Pada 1970-an, pemerintah mengembangkan perkebunan besar badan usaha milik
    negara yang memakai utang luar negeri. Pola perusahaan inti rakyat perkebunan
    dikembangkan. Pada 1980-1990-an awal perusahaan besar swasta mulai masuk,
    didukung oleh program Perkebunan Besar Swasta Nasional dengan skema bank
    berbunga rendah. Peran pemerintah mendorong perkebunan besar, BUMN, dan swasta
    sangat besar. Luas area kelapa sawit milik BUMN dan swasta pada 1968
    masing-masing hanya 79 ribu dan 41 ribu hektare. Pada 2006, dari 5,6 juta
    hektare perkebunan kelapa sawit, 57 persen dikuasai swasta, 30 persen rakyat,
    dan 13 persen negara. Dominasi perkebunan swasta hanya ada di sawit.

    Peran pemerintah dalam mendorong perkebunan rakyat relatif kecil. Berbeda
    sikapnya terhadap korporasi swasta, perbankan kurang bersahabat dengan petani,
    bahkan sering dikatakan petani tidak bankable. Kenyataannya, perkebunan
    rakyat jadi tulang punggung penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja. Sebagai
    gambaran, area kakao rakyat kini sekitar 700 ribu hektare, kebun karet rakyat
    3,5 juta hektare, dan kelapa 3,7 juta hektare. Saat ini sekitar 80 persen area
    perkebunan dikuasai rakyat, sedangkan sisanya oleh swasta dan BUMN. Selain
    sawit, perkebunan rakyat mendominasi. Rakyatlah yang jadi real investor-nya.

    Kemajuan perkebunan kelapa sawit sesungguhnya berkat dorongan pemerintah dengan
    segala perangkat kebijakannya, mulai lahan hingga pembiayaan yang disubsidi. Saat
    ini, dengan lahan 5,6 juta hektare dan produksi CPO 16 juta ton, Indonesia jadi
    eksportir CPO terbesar kedua di dunia dengan pangsa 37 persen (11,3 juta ton
    CPO). Malaysia masih menguasai 42 persen pasar internasional. Dari produksi CPO
    14,7 juta ton pada 2006, Malaysia mengekspor 13,5 juta ton. Selama
    bertahun-tahun sawit menjadi andalan ekspor.

    Seperti tebu, kelapa sawit adalah "komoditas emas". Dari sawit bisa
    dihasilkan puluhan produk turunan bernilai tinggi, baik pangan maupun
    nonpangan. Dibanding Malaysia, dalam hal sawit Indonesia memiliki sejumlah
    keunggulan komparatif. Pertama, Indonesia memiliki lahan dan tenaga kerja
    melimpah. Saat ini ada lahan 9,2 juta hektare, yang bisa diperluas menjadi 18
    juta hektare. Perluasan lahan sawit Malaysia mentok. Kedua, biaya produksi CPO
    Indonesia lebih rendah daripada Malaysia. Dari studi ADB (1993), Indonesia
    memiliki daya saing lebih tinggi ketimbang Malaysia dan Papua Nugini. Bahkan
    studi Oil World (1998) memperkirakan Indonesia menyalip Malaysia pada 2010.

    Sayang, keunggulan itu belum digali maksimal dengan menjadikannya komoditas
    primadona dalam menangguk devisa sehingga bisa menjadi solusi masalah
    pengangguran dan kemiskinan. Sejak zaman baheula, industri sawit tidak
    mengalami kemajuan berarti. Di tingkat petani rakyat, sawit berhenti sebagai
    aktivitas budi daya (on-farm) yang bernilai tambah kecil. Industri hilir
    (off-farm) yang mengolah sawit didominasi minyak goreng serta sedikit
    margarin, sabun, dan detergen. Sebagian besar kita mengekspornya dalam bentuk
    CPO yang value added-nya kecil. Dari 16 juta ton produksi CPO pada 2006,
    sebanyak 11,5 juta ton diekspor.

    Sebaliknya, selain mengekspor CPO, Malaysia mengolahnya menjadi berbagai produk
    hilir bernilai tinggi. Malaysia unggul dalam produktivitas (3,21 ton CPO per
    hektare per tahun) ketimbang Indonesia (2,51 ton CPO per hektare per tahun).
    Malaysia juga berjaya karena ditopang 422 pabrik pengolahan, sedangkan
    Indonesia hanya 323 pabrik. Perbedaan ini mengakibatkan Malaysia mampu
    memanfaatkan 87 persen kapasitas pabrik terpasangnya yang mencapai 86 juta ton
    tandan buah segar (TBS) per tahun, sedangkan Indonesia 65 juta ton TBS per
    tahun.

    Dampak kekurangan pabrik pengolah sawit di Indonesia tidak hanya pada daya
    saing yang rendah untuk produksi dan ekspor CPO, tapi juga mengakibatkan
    berdirinya pabrik-pabrik pengolahan CPO tanpa memiliki lahan sawit. Ini membuat
    jumlah produksi minyak sawit, kualitas produksi, dan harga tidak mampu
    diprediksi serta dikontrol dengan baik. Kondisi inilah yang mendukung perbedaan
    produksi dan ekspor kedua negara.

    Sebetulnya, kerangka pikir yang dibangun oleh masyarakat perkebunan sawit kita
    merefleksikan kepentingan korporasi perkebunan besar. Pola pengembangannya
    menganut pola perkebunan berstruktur integrasi vertikal, yaitu pemilik pabrik
    pengolahan juga memiliki lahan perkebunan. Persoalan integrasi vertikal ini
    perlu dipelajari betul. Kita dapat belajar dari perusahaan seperti Nestle, yang
    memproduksi kopi, cokelat, dan lain-lain tanpa memiliki kebun kopi atau
    cokelat. Pabrik rokok pun demikian. Negara mendapat lebih dari Rp 35 triliun
    per tahun dari cukai rokok yang bahan bakunya dari petani tembakau dan cengkeh.
    Tapi sawit mayoritas diekspor dalam bentuk mentah (CPO).

    Integrasi vertikal antara kebun dan pabrik pengolahan yang menggunakan luas
    lahan tidak terbatas akan menciptakan spatial monopoly. Di sektor hilir,
    industri olevin dan minyak goreng hanya dikuasai satu-dua perusahaan besar
    dengan penguasaan pangsa pasar yang besar pula. Pengaruh kuat dari sekelompok
    pengusaha yang memegang monopoli industri hulu kelapa sawit membuat industri
    hilir sawit tidak berkembang. Bagi pendatang baru, struktur monopolis ini sama
    artinya dengan entry barrier. Karakter monopoli ini tak hanya membuat
    perusahaan tidak efisien, tapi juga tidak kreatif dan inovatif.

    Sebulan lebih harga minyak goreng melonjak tinggi. Petani sawit dan pengusaha
    pengolah sawit bersorak. Mereka menikmati harga yang tinggi. Tapi konsumen
    menjerit dan pemerintah pusing karena harga minyak goreng yang tinggi bisa
    mendongkrak inflasi. Sejumlah formula digulirkan, dari operasi pasar, kenaikan
    pajak ekspor, hingga subsidi. Ini solusi klasik yang diulang-ulang sejak
    1990-an. Sampai sekarang kita belum mau menyusun solusi komprehensif agar
    rutinitas kenaikan harga minyak goreng tidak berulang. Berbeda dengan Malaysia.
    Dulu, negeri jiran itu berguru industri sawit kepada kita. Secara gradual,
    Malaysia membuat kebijakan sawit yang komprehensif, dari pembiayaan hingga
    riset, pasar, dan kelembagaan. Kini Malaysia berjaya, sedangkan Indonesia
    menjadi runner up dan tiap tahun diguncang masalah harga minyak goreng. Sebetulnya,
    kelapa sawit adalah berkah luar biasa. Namun, karena tidak becus, sawit menjadi
    sumber masalah.

    Khudori, PEMERHATI MASALAH SOSIAL-EKONOMI PERTANIAN, (Twt)