• Sofyan: 2012 Kementerian BUMN tak perlu ada lagi

    Bisnis.com 28 Mei 2007 – Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengatakan pada lima tahun ke depan
    Kementerian Negara BUMN tidak perlu ada bila kinerja perusahaan BUMN
    telah efisien dalam 2,5 tahun kepemimpinannya.

    "Kalau BUMN bagus maka Kementerian Negara BUMN tidak perlu ada," kata
    Sofyan di Jakarta, hari ini, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan
    Komisi VI DPR-RI.

    Sofyan mengatakan, di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan
    Singapura dalam jajaran kementerian atau pemerintahan mereka tidak ada
    Kementerian BUMN. Meski begitu aset dikedua negara tersebut terkelola
    dengan baik. Oleh karena itu, Menteri bertekad dalam 2,5 tahun ke depan
    kepemimpinannya akan mewujudkan perusahaan BUMN menjadi badan usaha
    yang sehat, efisien, dan berpegang pada GCG.

    "BUMN ini bagus sekali, good money dan sangat potensial untuk dikembangkan," katanya.

    Pihaknya hingga kini fokus untuk melaksanakan program restrukturisasi,
    privatisasi, dan rightsizing pada sejumlah BUMN secara menyeluruh
    melalui opsi stand alone, merger/konsolidasi, holding, divestasi atau
    likuidasi.

    Dalam kajian awal, melalui rightsizing diharapkan dari 139 BUMN akan
    menjadi 102 BUMN (akhir 2007), menjadi 87 BUMN (akhir 2008), menjadi 69
    BUMN (akhir 2009), dan menjadi 50 BUMN (akhir 2015). "Sayangnya banyak
    orang terutama internal BUMN tidak terlalu suka kalau jumlah BUMN
    dikurangi padahal itu bagus sekali," katanya.

    Sementara itu untuk meningkatkan efisiensi usaha BUMN, Sofyan
    mengatakan, akan mengoptimalisasi aset-aset perusahaan untuk mendukung
    peningkatan kinerja, rasionalisasi biaya operasi, dan biaya overhead.

    "Itu akan dilakukan dengan benchmarking industri, e-precurement,
    melanjutkan program restrukturisasi BUMN, dan sinergi BUMN untuk
    penggunaan energi alternatif guna menekan biaya produksi," demikian
    Sofyan Djalil.Twt